Teliti Rekam Jejak Capres

TAUFIK BASARI, S.H.,S.Hum,LLM

Jakarta, Laras Post Online - Pemilih harus meneliti rekam jejak calon presiden (Capres) sebelum memilih, terutama keberpihakan Capres terhadap penegakan hak asasi manusia menjadi pertimbangan prioritas bagi publik untuk menjatuhkan pilihan. 

Ketua DPP Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Taufik Basari, mengatakan pemilih mesti teliti sebelum menjatuhkan pilihan pada seorang Capres. “Pertama, yang mesti dilakukan adalah mengetahui rekam jejak capres sebelum mencalonkan diri. Visi misi memang penting disampaikan kepada public,” ujarnya pada diskusi bertajuk, Visi Misi HAM Para Capres, Selasa (6/5) di Jakarta.

Namun demikian menurutnya, visi misi tanpa jejak rekam yang jelas hanya sekedar slogan, untuk itu publik harus mempelajari visi misi yang ditawarkan dan menyesuaikan dengan rekam jejak. “Cocok atau tidak. Apakah rekam jejaknya menunjukan peduli pada HAM atau tidak, atau baru sekarang saja,” ungkapnya.

Menyinggung dukungan Partai Nasdem terhadap pencapresan Jokowi, politisi muda ini mengatakan, visi misi HAM dari Jokowi telah dinyatakan siap dan akan disampaikan ke publik. Demikian juga rekam jejak Jokowi, bisa dilihat, sepanjang Jokowi memimpin kota Solo, telah menunjukan kebijakan yang diambil pro terhadap pendidikan, kaum miskin, dan kesehatan. Dalam aspek HAM, Jokowi tak memiliki catatan buruk. 

Pada kesempatan yang sama, Direktur Program Imparsial, Al Araf menyatakan, penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu menjadi kewajiban yang harus dilakukan Capres terpilih.

Menurutnya, secara historis era keterbukaan informasi dan kebebasan berekspresi tak lepas dari perubahan politik pada masa reformasi 1998. Itu sebabnya, sebagai masyarakat yang tidak melupakan sejarah menjadi beban moral jika tidak terselesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Terlebih, masih terdapat 13 aktivis HAM yang hingga kini tidak diketahui keberadaanya.

Menuurutnya, penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu harus menjadi agenda prioritas bagi capres terpilih. “Apakah mungkin kasus pelanggaran HAM dapat diselesaikan kalau yang memimpin capres yang terlibat pelanggaran HAM masa lalu,” Tanya Al Araf.

Ia menyebutkan, mengkritik Capres dari aspek HAM tidak berarti melakukan kampanye hitam. Tetapi dalam rangka mendapatkan Capres yang bersih dan bebas dari beban  masa lalu. “Adalah sulit,capres bisa dipilih kalau capres tidak terlibat secara historis dengan masa lalu,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrat, Ramadhan Pohan  menyatakan, Capres tidak boleh alergi kritik, kecaman, bahkan fitnah sekalipun. Konsekuensi menjadi seorang politisi acapkali menerima kritik dari publik. Tidak terkecuali capres. Menurutnya, masyarakat harus mengetahui seluk beluk figur Capres yang bakal maju pada Pilpres mendatang. “Semua harus diungkap jelas dalam perspektif HAM,” ujarnya.

Ia menyebutkan, setiap kali membicarakan pelanggaran HAM selalu dikaitkan dengan  salah satu figur Capres Prabowo misalnya, padahal lima tahun lalu Prabowo menjadi Cawapres Megawati, saat itu desakan untuk menjelaskan pelanggaran HAM tidak begitu kuat. “Kenapa dulu tidak diungkap dan baru sekarang, Prabowo harus berbicara banyak sampai publik puas,” ungkapnya. (tim)