Visi Misi Kandidat Capres Belum Sentuh Penanganan Konflik Agraria

Jakarta, Laras Post Online - Gaung Pemilihan Presidan telah bergema, sejumlah kandidat calon presiden bermunculan dengan mengusung berbagai visi dan misi. Namun tak satu Capres pun yang menunjukkan konsep untuk mengatasi  konflik agraria dan sumber daya alam. Demikian juga partai politik belum memberikan perhatian terhadap masalah ini.

Direktur Eksekutif Perkum­pulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) Andiko Sutan Mancayo mengungkapkan, pihaknya belum melihat adanya tawaran solusi yang disampaikan partai politik dan calon presiden untuk menyelesaikan konflik agraria. 

“Pesan-pesan kampanye yang disampaikan oleh partai politik dan atau bakal calon presiden belum menujukan tawaran jalan keluar yang substansial bagi bangsa ini, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di 33.000 desa di sekitar kawasan hutan,” tutur ungkapnya, Selasa (25/3/2014) di Jakarta.

Menurutnya, konflik agraria sudah semakin parah. Berdasarkan catatan HuMa, telah terjadi 278 konflik sumber daya alam dan agraria sepanjang tahun 2013, dengan luas  area konflik mencapai hampir 2.5 juta hektar. Dan, terjadi secara merata hampir semua provinsi di Indonesia.

Andiko menyebutkan, berdasarkan identifikasi Huma, entitas negara banyak terlibat dalam konflik-konflik itu. Dari enam pelaku dominan, tercatat tiga lembaga negara dan dua perusahaan milik negara yang sering berhadapan dengan masyarakat. Enam pihak yang berulang kali terlibat dalam konflik agraria adalah TNI, Kementerian Kehutanan, Pemerintah Daerah, Perhutani, PT Perkebunan Nusantara, dan beberapa perusahaan swasta.

Dari banyaknya konflik yang terjadi, menurut laporan HuMa, lebih dari separuh pelanggaran HAM justru dilakukan entitas negara. Selebihnya, sekitar 35% kasus dilakukan oleh perusahaan swasta. Bentuk pelanggaran HAM paling sering dalam pembatasan akses terhadap sumber daya alam dan kebebasan.

“Entitas negara juga sering melakukan serangan terhadap integritas pribadi, pelanggaran hak atas lingkungan yang bersih dan sehat, bahkan tak jarang pelanggaran hak atas hidup,” ujar Andiko.

Sementara itu, aktivis Institut Hijau Indonesia, Chalid Muhammad menyatakan, presiden terpilih nanti menjadi harapan terakhir untuk menyelesaikan konflik agraria. (ram)