Mabes Polri Turunkan Tim Menindak Tambang Ilegal
Jakarta, Laras PostOnline - Polisi menurunkan tim khusus untuk menindak praktek tambang ilegal (illegal mining) di sejumlah provinsi pulau Sumatera termasuk Bangka Belitung dan Kepulauan Riau.
Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Komisaris Jenderal Suhardi Alius membenarkan hal tersebut. Namun dia enggan menyebutkan lebih jelas hasil penindakan yang dilakukan oleh anak buahnya tersebut.
“Yang pasti memang ada tim yang ke sana (Bangka Belitung) dan provinsi lainnya, hasilnya masih diproses di Dirtipiter,” kata Suhardi.
Suhardi mengatakan hal itu saat dikonfirmasi terkait tim Mabes Polri yang menggerebek dua gudang penyimpanan pasir timah yang diduga milik pengusaha AM di Toboali, Bangka Belitung.
Sebelumnya, tim Mabes Polri menggerebek dua gudang yang diduga menyimpan pasir timah ilegal milik pengusaha berinisial AM di Toboali Batam Kepri pada Jumat 7 Februari 2014.
AM diduga merupakan pengusaha pertambangan besar yang menguasai lahan tambang pasir timah di Toboali Bangka Belitung. Dia sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polres Basel.
Administrasi Jakarta Timur, kemudian mendapat jabatan promosi menjadi Kabid SKP di Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur. Tidak lama kemudian mendapat tugas sebagai Kasi SKP di Deputi 5 BPN RI., dan sekarang mendapat tugas baru sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Adminisrtasi Jakarta Utara tersebut.
Dikatakan Admiral SH, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara – Red), dirinya adalah pelayanan masyarakat, sehingga di mana ditugaskan atau dipercayakan oleh pimpinan, akan dilaksanakannya dengan baik.
“Oleh karena itu, tinggal bagaimana penilaian pimpinan terhadap diri saya selaku bawahan, semisal penghargaan yang saya terima ini semoga bisa menambah semangat kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang dipercayakan oleh pimpinan terhadap diri saya untuk yang lebih baik ke depan,” ujar Admiral, penuh semangat.
Nada serupa juga disampaikan Rezky, Koordinator Sorvie Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur. “Saya selaku bawahan sangat bersyukur ke hadirad Allah SWT, mendapat penilaian sebagai karyawan terbaik. Peghargaan Piala Citra ini akan saya jaga dengan baik. Artinya, saya akan meningkatkan kinerja sesuai dengan tupoksi yang dipercayakan terhadap diri saya oleh pimpinan,” ujar Rizki, yang juga menerima penghargaan piala citra pelayanan selaku karyawan terbaik di Kantor Pertanahan Jakarta Timur, yang dilaksanakan usai Rakerda BPN tingkat daerah, dengan tema “ BPN Baru, Kanwil BPN DKI Jakarta Siap Melayani dengan Cepat, Tepat, Transparan, Akuntabel, dan Berkeadilan untuk Kesejahteraan Rakyat tersebut.
Jauh sebelum menerima penghargaan tersebut, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, Djamuluddin SH M.Hum, sudah mengatakan Kantor Kota Administrasi Jakarta Timur perlu dijadikan contoh bagi kantor pertanahan yang lainnya baik Kota maupun Kabupaten di seluruh Indonesia.
“Oleh karena itu kami merasa senang melihat kinerja pihak Kantor Pertanahan Kota Jakarta Timur itu,” ujar Djamuluddin saat melakukan sidak bersama kepala BPN RI Hendarman Soepandji, ke Kantor Pertanhan Jakarta Timur, beberapa waktu lalu.
Dan, perlu diketahui bahwa Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur, Drs H Lukman Hakim SH, telah menerima Penghargaan Citra Pelayanan Pertanahan (Juara I), sebagai Kantor Pertanahan Tipe A pada Kantor Wilayah BPN Tipe A. Penghargaan itu diterima Lukman sebelum acara penutupan Rapat Kerja BPN tingkat daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014, di Hotel Ciputra Jumat (07/02). Namun sebelumnya telah diumumkan pada saat Rakernas BPN RI di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, baru-baru ini.
Memberi Motivasi
Dari pantauan Laras Post, kesimpulan dari Rakeda BPN Tingkat DKI itu belum mencapai yang diinginkan kepala BPN RI. Sehingga, masih perlu ditingkatkan kinerja secara maksimal untuk merealisasikan program-progran strategis BPN yang dicanangkan selama ini.
Meskipun demikian, menurut Cak Hery, pemberian penghargaan kepada Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur Drs H Lukman Hakim SH, termasuk Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, dan yang lainnya, akan memberi motivasi lebih bagi para pejabat bersangkutan untuk terus meningkatkan kinerjanya dari waktu ke waktu. “Pemberian penghargaan juga bisa memacu spirit para pejabat maupuan PNS lainnya untuk terus melakukan yang terbaik agar citra mereka baik di mata masyarakat,” ujarnya.
Cak Hery meyakini bahwa pemberian penghargaan tersebut sudah dilakukan melalui mekanisme yang terpercaya dan bebas dari kepentingan manapun, sehingga bisa mendapat pengakuan dari masyarakat umum.
“Yang kita harapkan memang pemberian penghargaan itu melewati penilaian yang jujur sehingga, memberi motivasi jangka panjang bagi pejabat. Jangan hanya untuk kebanggaan sesaat saja,” tandasnya.
Cak Hery berpendapat, reward sebaiknya tidak hanya untuk para pejabat saja, tetapi juga para PNS biasa bahkan para tenaga honorer yang selalu menunjukan perilaku jujur, loyal dan berdedikasi tinggi terhadap tugasnya yang diembannya.
Dalam proses penataan birokrasi menjadi efektif, lanjut Cak Hery, BPN telah memperhatikan dan menata sistem reward dan punishment. Hal ini diimplemntasikan sampai level bawah. Dengan begitu, kualitas birokrasi meningkat, begitu pula kinerja aparat birokrasi dalam dunia kerja semakin bermutu.
“BPN harus mempertahankan pemberian reward secara adil dan bijak, agar reward tidak menimbulkan rasa cemburu dan ”persaingan yang tidak sehat” serta memicu rasa sombong bagi pegawai yang memperolehnya. Tidak pula membuat seseorang terlena dalam pujian dan hadiah yang diberikan sehingga membuatnya lupa diri. Oleh karena itu, prinsip keadilan sangat dibutuhkan dalam pemberian reward,” ujarnya.
SDM Unsur Terpenting
Terpisah, Kepala BPN RI Hendarman Supandji menegaskan bahwa unsur terpenting dalam suatu organisasi adalah sumber daya manusia. “Sebaik apapun suatu sistem tidak akan dapat berjalan dengan baik jika tidak didukung oleh sumber daya manusia yang professional,” ujar Hendarman pada acara Pemaparan Hasil Pemetaan Kompetensi Individu Pejabat Struktural Eselon III dan IV di lingkungan BPN RI oleh PT. Quantum Internasional di Aula Prona Badan Pertanahan Nasional, Jakarta, Rabu (12/2) lalu.
Tujuan pemetaan kompetensi tersebut adalah untuk mengetahui kompetensi manajerial pegawai, membangun data base profil kompetensi pegawai serta untuk identifikasi kebutuhan pendidikan dan latihan.
Penilaian dilakukan berdasarkan aspek kompetensi manajerial sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan serta Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil.
Pada tahun 2012, pemetaan kompetensi telah diikuti oleh 409 orang pejabat struktural eselon IV di lingkungan BPN RI, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) serta seluruh Kantor Wilayah BPN di Jawa. Sedangkan pada tahun 2013 diikuti oleh 1.225 orang pejabat struktural eselon III dan eselon IV pada 25 Kantor Wilayah BPN di Sumatra, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi dan Maluku.
Dari hasil pemetaan kompetensi individu pejabat struktural eselon IV terlihat bahwa 66,45% pejabat eselon IV sudah memenuhi standar, 17,22% di bawah standar dan sisanya sebanyak 16,33% di atas standar. Sedangkan hasil pemetaan individu pada eselon III terlihat bahwa sebagian besar (65,96%) sudah memenuhi standar, 26,24% di atas standar dan hanya sebagian kecil memperoleh nilai di bawah standar yaitu 7,8%.
Hasil Pelaksanaan pemetaan kompetensi ini akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan mutasi dan promosi pegawai. Selain itu Kepala BPN RI juga mengharapkan agar pelaksanaan pemetaan kompetensi ini dapat dilakukan kepada seluruh pegawai BPN RI di seluruh Indonesia yang berjumlah kurang lebih 20.000 orang, karena ke depan mutasi dan promosi pegawai akan dilakukan sesuai dengan kompetensi dan keahlian.” The right man in the right place,” jelasnya. (Her)




Post a Comment