Gelar Rapat RKP, Jokowi: Saatnya Transformasi Fundamental Ekonomi

Presiden saat memberikan araha pada para Kepala Daerah. 

Jakarta, Laras Post - Presiden Jokowi menggelar Rapat konsolidasi dengan para Kepala Daerah dan para direktur utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Istana Negara, Rabu (22/10/15) siang.

Rapat konsolidasi tersebut guna menyelaraskan dan menyamakan persepsi dalam melaksanakan empat paket Kebijakan Ekonomi yang baru-baru ini diluncurkan. 

Pada Rapat Kerja Pemerintah (RKP) dilaksanakan dalam 3 sesi, sesi pertama diikuti  oleh kepala daerah wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi dan Maluku yang dihadiri 279 orang peserta.

Selanjutnya sesi kedua RKP diikuti oleh kepala daerah Sumatera, Kalimantan dan Papua yang diikuti sebanyak 269 orang.

RKP sesi ketiga atau terkahir diikuti para direktur utama BUMN yang diikuti 119 orang direktur.

Dalam pengarahannya Presiden Jokowi mengatakan, bahwa pemerintah memerlukan transformasi fundamental ekonomi, dari konsumsi ke produksi, dari konsumsi ke investasi, dari konsumsi ke industri.

“Artinya, harus ada reindustrialisasi, ada hilirisasi total. Oleh sebab itu, daerah-daerah harus menyiapkan diri. Kalau ada investasi industri apapun, harus punya kecepatan untuk menangkap itu,” kata Presiden Jokowi dihadapan para kepala daerah pada rapat kerja pemerintah (RKP), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10).

Presiden mengingatkan para kepala daerah, Gubernur, Bupati/Walikota, misalnya pemerintah pusat sudah memotong untuk izin-izin yang dulunya bisa berbulan, sekarang 3 jam misalnya, daerah juga harus mengikuti itu. Jangan sampai di sini sudah 3 jam, nanti masuk izin ke daerah masih berbulan-bulan. “Tidak ada yang akan mau (investor_red) masuk ke kita,” ujarnya.

Sekarang, lanjut Presiden Jokowi, yang 3 jam di BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) untuk urusan, pertama masuk investor minta NPWP, PT, pendirian perusahaan, tiga ini bisa selesai dalam 3 jam.

“Daerah imbangi itu, mengurus-urus cepat semuanya. Ini investasi, arus uang, arus modal ini akan masuk. Negara ini ekonomi akan baik kalau ada arus modal, arus investasi, arus uang masuk ke Indonesia,” pinta Presiden Jokowi seraya menyebutkan bahwa semua negara melakukan itu.

Menurut Presiden, kecepatan berkompetisi dengan negara-negara yang lain itu yang harus kita lakukan. Kalau tidak ditinggal kita, sudah ditinggal. Kalau masih pola-pola lama kita lakukan, tradisi-tradisi lama masih kita kerjakan, Presiden Jokowi mengingatkan, jangan berharap ekonomi kita akan menjadi baik. “Kompetisinya juga sangat ketat sekali,” ujarnya.

Presiden Jokowi memberi contoh, saat bertemu dengan Syeih Abu Dhabi di Uni Emirat Arab, dirinya diceritakan bawa pada tahun 70-an dari Dubai ke Abu Dhabi mereka masih naik onta. Tahun agak kesana lagi Dubai ke Abu Dhabi masih naik truk.

“Tetapi coba kita lihat, kita pergi kesana, sekarang dari Dubai ke Abu Dhabi, Dubai sudah kayak Manhattan, Abu Dhabi juga sudah kayak Manhattan. Dubai sudah kayak New York, Abu Dhabi juga sama. Betapa mereka cepat sekali, padahal kalau kita ingat tahun 60-an saya belum lahir, tahun 60 kita sudah naik Holden, naik Impala,” papar Jokowi.

Saat hal ini ditanyakan kepada Syeih Uni Emirat Arab kenapa mereka bisa seperti itu, jawabannya memang keterbukaan dan deregulasi total. Aturan-aturan itu harus se-simple mungkin, sesederhana mungkin, hanya itu, tidak ada yang lain.

Seperti kita ketahui pemerintah telah meluncurkan 4 paket kebijakan. Paket kebijakan Ekonomi Tahap 1 diluncurkan pada 9 September 2015 dengan focus : 1. Mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, serta menegakkan hokum dan kepastian usaha. 2. Mempercepat proyek strategis nasional dengan menghilangkan berbagai hambatan, sumbatan dalam  pelaksanaan dan penyelesaian proyek strategis nasional . dan 3. Meningkatkan investasi di sector .  

  

Tahun Depan Pemda Harus Anggarkan Penanganan Kebakaran Hutan

Jokowi juga mengingatkan kepada para kepala daerah yang daerahnya rentan terkena kebakaran hutan dan lahan serta bencana kabut asap, agar pada musim panas berikutnya segera menetapkan keadaan siaga darurat.

“Sehingga pemerintah pusat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu bisa bergerak cepat. Karena tanpa itu BNPB tidak bisa mengintervensi daerah, karena apapun ini sudah otonomi,” ujar Presiden Jokowi.

Sebelumnya Presiden Jokowi juga meminta agar daerah-daerah, wilayah-wilayah yang mempunyai hutan yang mempunyai potensi untuk kebakaran agar tahun depan menganggarkan untuk penanganan itu, terutama untuk pencegahan.

“Saya lihat yang terbakar sekarang ini baik provinsi maupun kota/kabupaten tidak ada anggaran untuk itu, untuk penanganan asap. Baik pencegahannya, pencegahan artinya misalnya pembuatan kanal bersekat, pembuatan embung di dekat-dekat area hutan itu sehingga hutan selalu basah, gampang mencari air untuk pemadaman,” kata Presiden Jokowi. 

Rapat kerja pemerintah itu antara lain dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramil,  Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Mendagri Tjahjo Kumolo, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri ATR/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan. (her, sg, ram)