Presiden Jokowi : Program TV Terkesan Hanya Kejar Rating

Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana mengenakan pakaian adat Dayak saat Karnaval Khatulistiwa di Pontianak, Sabtu (22/8)

Jakarta, Laras Post – Pengelola televisi (TV) dinilai lebih memperhitungkan rating dari pada kepentingan publik, sehingga siaran televisi menimbulkan keresahan publik.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, dirinya menangkap ada keresahan publik terhadap program di TV-TV yang lebih terkesan hanya mengejar rating. Terlebih setelah sejumlah ormas-ormas keagamaan, para tokoh masyarakat dan guru-guru, menyampaikan keluhan atas siaran TV yang kurang mendidik.

Ia mengisahkan mendapat keluhaan dari para guru tentang siaran TV yang kurang memperhatikan tentang edukasi. "Saya ini (guru) pagi mendidik anak-anak, hal-hal yang berkaitan dengan budi pekerti dan lain lain. Tapi malamnya nonton sinetron yang berbanding terbalik dengan apa yang saya sampaikan," ujar Jokowi menuturkan keluhan para guru, saat bertemu dengan sejumlah direktur program televisi nasional, Jumat (21/8/2015) di Istana Merdeka, Jakarta.

Presiden menyatakan, program televisi memang mencari rating yang tinggi, namun diharapkan pencapaian rating tersebut, juga memperhitungkan faktor pendidikan dan sekaligus menghibur. “Acara (TV) diharapkan berkonten positif dalam mendorong menghibur juga ada unsur pendidikan,” terangnya.

Lebih lanjut Jokowi meminta, penambahan sisi-sisi moralitas rohani dan hal yang bersifat nasionalisme, seperti penayangan lagu Indonesia Raya dan lagu kebangsaan. Dengan adanya penanyangan lagu-lagu kebangsaan oleh televise, diharapkan dapat meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat.

Pada sisi lain, Jokowi juga menyampaikan, tidak bermaksud mengekang kebebasan pers Indonesia, oleh karena yang diundang direktur program bukan berita. “Ini bukan masalah news," tegasnya.

Jokowi mengaku memahami rating yang tinggi berkaitan dengan iklan, dan iklan berkaitan dengan bisnis. "Saya tidak mempermasalahkan itu. Tapi jangan sampai kita ini memandu publik untuk masuk ke sektor-sektor yang konsumtif. Ke sektor-sektor yang bermewah-mewahan. Misalnya. Karena yang kita lihat seperti itu. 

Hal lain yang mendapat sorotan Presiden Jokowi yakni, siaran yang mempertunjukan hal tidak rasional, seperti tahayul. “Ini yang dikomplainkan dari ormas agama," jelasnya.

Dalam pertemuan itu presiden didampingi oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan, Menkominfo Rudiantara, dan Staf Khusus Presiden Teten Masduki. Hadir pula Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Judhariksawan dan sejumlah petinggi-petinggi di TV nasional diantaranya Ishadi SK, Leona Anggraeni, Tommy Suryopratomo, Wisnuthama, Alvin Sariadtmadja, dan lainnya.

Sebelumnya saat menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-70 Proklamasi Kemerdekaan RI, di depan sidang bersama DPR RI dan DPD RI, Jumat (14/8), Presiden Jokowi juga, mengkritik sejumlah media yang disebutnya hanya mengejar rating dibandingkan memandu publik untuk meneguhkan nilai-nilai keutamaan dan budaya kerja produktif.

Review Program

Sementara itu, Anies Baswedan mengungkapkan, pada pertemuan antara presiden dengan direktur program TV, seluruh pengelola program TV sepakat untuk melakukan review bersama program-program yang selama ini ada, sehingga program-program tersebut sudah dapat dipastikan mengandung unsur pendidikan masyarakat dan unsur moral.

Selain itu, pengelola TV juga menyepakati, untuk bersama-sama mendorong pembuat-pembuat program yang bertanggungjawab. “Pemerintah menghimbau, meminta kepada para pembuat program, production house, kemudian penulis naskah, para sutradara untuk membuat tayangan-tayangan yang kita sendiri akan mengajak anak-anak kita akan menonton,” ujar Mendikbud.

Perwakilan dari Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Ishadi SK, menyambut baik ajakan dari Presiden untuk selalu mereview program-program TV, khususnya yang bertentangan dengan pendidikan anak-anak.

Ia juga menyatakan, menghormati upaya-upaya KPI untuk terus menerus melakukan pengawasan. “Kami bisa melihat mana program-program yang selama ini bertentangan dengan aturan-aturan yang diterapkan. Hanya kami mengharapkan agar penilaian tersebut secara proporsional dan terukur,” ungkapnya. (her, sg, ram)