DPRD Setujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 Kota Depok

Depok, Laras Post - Seluruh fraksi di DPRD Kota Depok menyatakan persetujuannya untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2025 ke tahap berikutnya.

Fraksi Gerindra DPRD Kota Depok memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Depok atas kinerja dan capaian pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Apresiasi tersebut disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Depok, Edi Masturo, saat menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Depok Masa Sidang II Tahun Sidang 2026, Senin (22/6/2026).

"Kami menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok beserta seluruh jajaran Pemerintah Kota Depok atas kerja keras, dedikasi, dan komitmennya dalam menjalankan roda pemerintahan serta mengelola keuangan daerah secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab sepanjang Tahun Anggaran 2025," ujar dia.

Dia menambahkan, berdasarkan hasil pencermatan fraksi, realisasi pendapatan daerah pada 2025 mencapai Rp4,34 triliun atau 95,77 persen dari target sebesar Rp4,53 triliun.

Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp2,24 triliun atau 93,52 persen dari target. Sementara pendapatan transfer mencapai Rp2,09 triliun atau 98,30 persen dari target yang ditetapkan.

"Capaian ini menunjukkan kemampuan Pemerintah Kota Depok dalam menjaga stabilitas penerimaan daerah sekaligus mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan yang tersedia," kata Edi.

Tak hanya dari sisi pendapatan, Edi bilang, realisasi belanja daerah yang mencapai Rp4,15 triliun atau 89,89 persen dari total anggaran Rp4,62 triliun telah digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah realisasi belanja modal sebesar Rp930,57 miliar yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan sarana pendukung pelayanan masyarakat.

Menurut Edi, besarnya alokasi belanja modal menunjukkan komitmen Pemkot Depok dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.Panduan Kota & Daerah.

Dia juga menyebutkan, Fraksi Gerindra turut memberikan apresiasi atas capaian surplus APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp189,37 miliar.

Selain itu, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp275,82 miliar yang dinilai dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan pada tahun berikutnya.

"Surplus APBD ini menunjukkan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan fiskal," ucap Edi.

Persetujuan tersebut disampaikan dalam pandangan umum fraksi pada Rapat Paripurna DPRD Kota Depok, Senin (22/06/26).

Selain menyetujui pembahasan Raperda, masing-masing fraksi juga menyampaikan sejumlah masukan dan catatan konstruktif kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, khususnya terkait optimalisasi pendapatan daerah dan pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Menanggapi hal tersebut Wali Kota Depok, H. Supian Suri menyampaikan apresiasi atas dukungan dan masukan yang diberikan DPRD. Menurutnya, seluruh catatan yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Masukan terkait SiLPA dan potensi peningkatan pendapatan menjadi catatan penting. Ini sudah saya sampaikan langsung kepada Sekda, para asisten, staf ahli, dan seluruh kepala perangkat daerah agar benar-benar mencermati evaluasi ini demi kebaikan Kota Depok,” ujarnya.

Supian mengatakan, pemerintah daerah akan terus berupaya meningkatkan capaian pendapatan daerah sekaligus mengoptimalkan penyerapan anggaran agar besaran SiLPA dapat ditekan dan lebih banyak program pembangunan yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Ia juga memastikan berbagai program strategis yang menjadi perhatian DPRD telah mulai direalisasikan. Salah satunya program Sekolah Rumah Kreatif Anak Istimewa yang sudah berjalan pada tahun ini sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan yang inklusif.

Di bidang infrastruktur, Pemkot Depok terus melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kemacetan melalui pembangunan dan peningkatan kualitas jalan. Sejumlah proyek strategis bahkan telah memasuki tahap pelaksanaan.

“Tidak ada istilah hanya wacana. Semua sudah mulai dikerjakan dan ini baru memasuki tahun kedua masa berjalan,” tegasnya.

Menurut Supian, peningkatan kualitas jalan dilakukan di sejumlah titik, termasuk Jalan Cinere Raya dan Jalan Tapos. Selain itu, pelebaran Jalan Raya Cipayung juga tengah berjalan untuk mendukung rencana pembukaan akses tol lanjutan yang menghubungkan Sawangan dan Bogor.

Pemkot Depok juga telah mengusulkan penambahan akses keluar (exit toll) di wilayah Depok guna mempermudah mobilitas masyarakat, khususnya warga Sawangan dan Cipayung.

“Kami sudah berkoordinasi dengan pengelola tol agar ada exit toll di wilayah Depok. Ini penting agar masyarakat tidak perlu keluar jauh hingga Bojonggede dan kembali lagi,” jelasnya.

Sebagai langkah antisipasi terhadap peningkatan arus kendaraan di masa mendatang, pemerintah daerah turut menyiapkan dukungan infrastruktur berupa pelebaran jalan di kawasan Tanah Merah yang terhubung ke Jalan Garuda dan Jalan Muhidin hingga Jembatan Serong.

Supian berharap sinergi antara DPRD dan Pemkot Depok terus terjalin dengan baik dalam mengawal pembangunan daerah. Dengan dukungan seluruh pihak, berbagai persoalan strategis seperti kemacetan, peningkatan infrastruktur, dan pelayanan publik dapat diselesaikan secara bertahap.

“Dengan kolaborasi yang kuat, kita optimistis berbagai harapan masyarakat dapat diwujudkan secara bertahap dan berkelanjutan,” pungkasnya. (vid)