DPRD Gresik Soroti Kebocoran Retribusi dan Optimalisasi PAD dalam Pendapat Akhir Fraksi APBD 2025

Gresik, Laraspost - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pendapat Akhir (PA) fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Gresik Muhammad Syahrul Munir tersebut diwarnai sejumlah catatan dan rekomendasi dari enam fraksi terkait pelaksanaan program pembangunan, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui juru bicaranya, Syaichu Busiri, menyoroti pentingnya strategi pemungutan pajak yang efektif sejak tahap perencanaan. Menurutnya, upaya peningkatan pendapatan daerah harus tercermin dalam Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Kerja (Renja) setiap organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil.

Ia menegaskan bahwa pendampingan, monitoring, dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan untuk memastikan target pendapatan daerah dapat tercapai secara optimal.

Selain itu, PKB juga menilai kebocoran di sektor retribusi daerah masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Pemerintah daerah diminta segera mengambil langkah konkret untuk menekan potensi hilangnya pendapatan daerah akibat kebocoran retribusi.

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Noto Utomo, menekankan pentingnya menjaga kualitas perencanaan pembangunan dan profesionalisme birokrasi.

Menurutnya, capaian kerja sama antara eksekutif dan legislatif selama tahun anggaran 2025 harus menjadi pijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Fraksi PDI Perjuangan juga mengingatkan agar program-program yang telah direncanakan tidak hanya berorientasi pada serapan anggaran, tetapi harus diwujudkan dalam pencapaian indikator kinerja yang jelas pada masing-masing perangkat daerah.

Di sisi lain, Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya, Muhammad Kurdi, memberikan sejumlah rekomendasi terkait upaya peningkatan PAD. Salah satunya melalui optimalisasi sistem pemungutan berbasis digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta perluasan basis wajib pajak baru.

Gerindra juga menyoroti pentingnya percepatan serapan belanja modal melalui perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat, khususnya pada proyek-proyek infrastruktur strategis yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

Berbagai masukan dan rekomendasi yang disampaikan fraksi-fraksi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Gresik dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah serta kualitas pembangunan dan pelayanan publik pada tahun-tahun mendatang. (ADV/Ahmad Mubin)