Meski Ekonomi Lesu KPR BTN Meningkat

Direktur Utama BPN Sujono

Jakarta, Laras Post - Meski ekonomi sedang lesu, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) menengah ke bawah Bank Tabungan Negara (BTN), pada semester pertama 2015, justru mengalami pertumbuhan 18%. Sementara sebelumnya, para pengamat memprediksi perlambatan ekonomi akan berdampak pada lesunya bisnis property.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), Maryono mengungkapkan, kredit BTN pada segmen menengah ke bawah tumbuh 18% dalam 6 bulan terakhir dan market share (pangsa Pasar) BTN untuk rumah subsidi naik dari 25% menjadi 28%. 

“Sektor perumahan khususnya kelas menengah ke bawah tahun ini masih cukup bagus mengingat market share BTN di segmen ini, juga meningkat dari sebelumnya hanya 25% menjadi 28%,” ujarnya kepada wartawan, pada Jumat (20/8/2015) di BTN Expo, Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta.

Lebih lanjut Maryono menyebutkan, keuntungan BTN tumbuh 54% dalam kurun waktu 6 bulan tahun 2015. Hal ini menjadi bukti bahwa sektor perumahan khususnya kelas menengah ke bawah masih memiliki prospek yang bagus.

Disebutkan, hingga juli 2015 BTN telah membiayai sebanyak 292.000 unit rumah melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Sementara target BTN hingga Desember 2015 realisasi penyaluran kredit dengan skema FLPP mampu mencapai 442.000 unit rumah.

Menurut Maryono peminat KPR dengan skema FLPP subsidi sangat luar biasa. BTN sendiri telah bekerjasama dengan beberapa perusahaaan dan kementerian.

Dalam skema ini muncul juga pengusaha besar yang ikut dalam program 1 juta rumah, misalnya Sandiaga Uno.

Untuk diketahui, sejak kuartal pertama tahun ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami pelambatan sebesar 4.7%. Sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya ekonomi nasional selalu mampu bertumbuh di atas 5%.

Tantangan Masih Besar

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Maurin Sitorus menyatakan, pemerintah optimis, program sejuta rumah untuk rakyat bisa tercapai.

Namun demikian, ia mengakui saat ini tantangan di bidang perumahan masih cukup besar. Data statistik tahun 2014 menunjukkan bahwa kesenjangan antara kebutuhan dengan penyediaan rumah (backlog) masih sebesar 13,5 juta unit dari sisi kepemilikan. Masih terdapatnya 7,6 juta masyarakat yang belum memiliki rumah dan masih ditemui 3,4 juta unit rumah yang tidak layak huni. Bahkan pemerintah juga harus segera mengatasi pemukiman kumuh seluas 38 ribu hektar. “Namun dengan kondisi itu, pemerintah optimis kalau tahun 2015 sejuta rumah bisa tercapai. Dimana 600 ribu unit untuk MBR dan sisanya untuk komersial,” ujarnya. 

Dijelaskan oleh Maurin kalau saat ini program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan dana sebesar Rp 5,1 Triliun telah mampu memfasilitasi sebanyak 76 ribu unit rumah per Juli 2015. Hal ini jauh melebihi capaian pada tahun 2014. Apalagi pemerintah telah menurunkan suku bunga kredit hingga 5% flate sepanjang masa angsuran 15-20 tahun. “Apalagi dengan program BTN yang memberikan uang muka 1%, pemerintah sangat berterima kasih karena hal ini semakin meningkatkan efektifitas penyerapan di masyarakat,” ujarnya.

Diungkapkan oleh Maurin, saat ini dana sebesar Rp 5,1 Triliun sudah terserap, sehingga pemerintah melakukan inovasi dengan menggunakan KPR Selisih Suku Bunga (SSB) per Agustus-Desember 2015 untuk 300 ribu unit senilai Rp 750 Miliar. “Jangan ada keraguan baik dari pengembang maupun perbankan. Dana disiapkan oleh pemerintah,” ungkapnya.

Lebih lanjut Maurin mengungkapkan, pada tahun 2016 pembangunan rumah untuk rakyat akan semakin membaik. Pemerintah telah menganggarkan KPR FLPP sebesar Rp 9,2 Triliun dan dikombinasikan dengan SSB sebesar Rp 2,6 Triliun. Bahkan pemerintah juga menyediakan bantuan uang muka sebesar Rp 1,3 Triliun. Sehingga Maurin yakin kalu pembiayaan sejuta rumah tahun 2016 akan lebih terjamin.

Bahkan saat ini, telah disiapkan Rancangan Undang-undang Tabungan Perumahan Rakyat (RUU Tapera) yang diharapkan semakin mendukung keberpihakan pemerintah untuk tersedianya dana perumahan bagi rakyat Indonesia. “Jika RUU Tapera ini menjadi UU, maka ini akan menjadi potensi yang luar biasa. Media untuk menghimpun dana murah yang terjangkau untuk jangka panjang,” ujarnya. (her, sg,ram)