Banggar Bahas Anggaran Tiga Kementerian Koordinator

Ketua Banggar DPR, Ahmadi Noor Supit 

Jakarta, Laras Post Online - Badan Anggaran DPR RI menggelar rapat kerja (raker) dengan agenda utama membahas pagu anggaran tahun 2015. Raker dilakukan Banggar bersama Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM, pada Selasa (09/09/2014) di ruang rapat Banggar, Gedung Nusantara II.

Dalam Raker itu terungkap, Kemenko Kesra mendapatkan anggaran sebesar Rp 231 miliar dan mengalami kenaikan, dari semula anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp 218 miliar.

Anggaran Kementerian Bidang Perekonomian juga mengalami kenaikan sebesar 1,94 persen. Jika pada tahun 2014 mendapat anggaran sebesar Rp 293 miliar, pada tahun 2015 mendapat anggaran sebesar Rp 298 miliar.

Penurunan anggaran terjadi cukup signifikan pada Kementerian Polhukam yang pada tahun 2014, mendapat sebesar Rp 448 miliar. Namun pada tahun 2015 mendapat anggaran sebesar Rp 367 miliar, sehingga mengalami penurunan sebesar 17,93 persen.

Ketua Banggar DPR, Ahmadi Noor Supit menyatakan, anggaran Kemenko dan Kementerian tidak ada yang mengalami penurunan, namun ternyata dalam realisasinya justru berkurang.

Pasalnya, nota keuangan tahun 2015 bersifat baseline, sehingga tidak ada perubahan anggaran, termasuk kementerian dan lembaga.

“Pada saat pemerintah mengajukan nota keuangan di Banggar, itu kan hanya baseline. Baseline itu diartikan tidak ada perubahan anggaran apalagi menurun di kementerian dan lembaga. Ternyata ada pengurangan anggaran,” jelasnya.

Ia juga menyebutkan, selain itu banyak program yang tidak fokus. Program di setiap kementerian atau lembaga tidak saling menunjang, melainkan berjalan sendiri-sendiri. “Dampaknya kepada rakyat, berbagai program menjadi tidak tepat sasaran,” ujarnya.

Ahmad Noor menjelaskan, sangat perlu menyesuaikan dengan pemerintah yang baru. “Makanya programnya nanti kita bahas seperti apa untuk disesuaikan juga dengan pemerintahan baru. Jangan biarkan kementerian dan lembaga berjalan sendiri-sendiri,” tuturya. (donny)