APMPK Demo Pendidikan Gratis

Tulungagung, Laras Post Online - Lagi Lagi dunia pendidikan di kabupaten Tulungagung menimbulkan reaksi masyarakat, terkait dengan adanya rencana pungutan oleh beberapa sekolah di Kabupaten Tulungagung.

Kali ini Aliansi Persekutuan Masyarakat Penegak Ketransparasian (APMPK) melakukan unjuk rasa pada Senin (25/08/2014) di depan gedung Dewan. Mereka memprotes adanya pungutan di sejumlah sekolah yang sehingga membebani orang tua wali murid calon didik baru.

Aksi demo tersebut di kawal ketat oleh satpol PP kabupaten Tulungagung dan angota dari satuan jajaran Polres setempat.

Ketua APMPK Cahyo Kurnia saat menyampaikan aspirasinya menyatakan, bahwa pungutan di sejumlah sekolah Kabupaten Tulungagung akan wali membuat murid terbebani.

Disebutkan, pungutan itu diantaranya biaya daftar ulang untuk kenaikan kelas. Padahal di Kabupaten Tulungagung sudah mengangarkan BOSDA dan BOS pada tahun 2013.

Ia juga menyatakan, wali murid belum pernah menerima laporan Rancangan Agaran Perbelanjaan Biaya Sekolah(RAPBS).

“Kami mengangap pihak sekolah tidak tranparan dengan itu dan kami ingin menegakan ketransparasi pendidikan ini agar peraturan bupati No.28 Tahun 2014 tentang jaminan pendanaan pendidikan di kabupaten Tulungagung bisa terlaksana oleh dinas pendidikan melalui satuan satuan pendidikan di seluru kabupaten tulungagung,” tuturnya.

Cahyo juga menyatakan, pihaknya berharap kepada agota dewan yang baru dilantik bisa mendengar aspirasi masyarakat. “Kami bisa di jadikan PR dalam tugasnya yang baru ini namun sayangnya agota dewan sepertinya tidak ada yang masuk di hari pertama kerja,” ujarnya.

APMPK menyatkan, pihak sekolah hendaknya menghenghentikan pungutan kepada orangtua peserta dindik. “Sebab kami menilai pungutan tesebut terlalu tinggi bagi kami bahkan dengan nilai 1juta hingga Rp. 3 juta.

Jika aspirasi masyarakat tidak ada tanggapan,  maka APMPK akan terus pantau sampai keadaan benar benar kondusif bagi walimurid peserta dindik. ”Nanti aspirasi tertulis kami serahkan kepada Bupati dan Dprd kabupaten Tulungagung kata cahyo dengan serius,,” ujarnya. (top)