Pembebasan Lahan Proyek PLTU Batang Terkendala

Semarang, Laras Post Online - Pembebasan lahan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, yang masih tersisa sekitar lima belas persen, akhirnya diambil alih oleh pemerintah pusat. Pembebasan lahan ini menemui kendala karena warga menolak harga yang telah ditetapkan. 

Menanggapi hal ini, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo me­ngatakan, pihaknya telah mencoba melakukan mediasi dengan mengundang perwakilan warga, untuk menyelesaikan persoalan pembebasan lahan PLTU Batang, namun upaya belum berhasil. 

Ganjar menjelaskan, proses pembebesan lahan PLTU yang tertinggal sebanyak 15 persen itu, saat ini sudah ditarik pemerintah pusat. “Sekarang sudah ditarik nasional. Dan Nasional sedang membicarakan skin (konsep) yang memungkinkan soal itu, “ katanya, Selasa (20/5) di Gubernuran.

Ia menyesalkan, masalah pembebasan lahan menjadi berlarut karena investor PT Bhimashena Power Indonesia (BPI) kurang serius dan penyediaan lahan pengganti belum direalisasikan. 

Menurutnya, akibat lambannya penyelesaian pembebasan telah berdampak pada kenaikan harga tanah yang akan dibebaskan. Selain itu, para spekulan tanah juga ikut bermain dengan membeli tanah warga dan kemudian menaikan harga tanah menjadi lebih mahal. “Harga sekarang kan sudah lari. Dulu isu pertama lingkungan, lalu kesuburan tanah, sekarang sudah harganya berapa,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah, Teguh Dwi Paryono mengatakan, lahan yang belum dapat dibebaskan karena terjadi kenaikan harga, merupakan lahan untuk lokasi kawasan inti PLTU.

Menurutnya, sekalipun lahan yang belum terbebaskan hanya 10 hektare dari kebutuhan tapak proyek 226 hektare, namun menjadi penghambat karena lokasi itu sangat menentukan. “Proyek tidak bisa dimulai jika lokasi itu belum dibebaskan. Kalau mau ditinggal, harus ada revisi gambar,” ungkapnya.

Menanggapi hal ini, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto menyatakan, pembangunan jalan tol, selalu terkendala pembebasan lahan, untuk itu diperlukan perhatia yang serius dan hati-hati.

Ia menyatakan, pemerintah selama ini tidak pernah kesulitan dalam mencari dana baik dari investor maupun pinjaman dari bank untuk kepentingan pembangunan. Namun kendala kerap terjadi pada proses pembebasan lahan, untuk itu perlu peran pemerintah daerah yang lebih baik dalam melakukan pembebasan lahan. (tim)