Kepercayaan Publik Kepada MA Belum Pulih

Gedung Mahkamah Agung Jakarta.

Jakarta, Laras Post Online – Kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung (MA) belum pulih, hal ini terindikasi dengan tingginya laporan masyarakat kepada Mahkamah Yudisial (KY) terkait putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi hingga MA.
 Ketua Komisi Yudisial (KY), Suparman Marzuki mengungkapkan, seringkali putusan pengadilan dicurigai dan dilaporkan masyarakat yang merasa dirugikan ke KY terkait proses pengadilan negeri, pengadilan tinggi hingga MA. “Hal itu merupakan indikator belum pulihnya kepercayaan publik terhadap MA,” ujarnya dalam acara diskusi bertajuk, Mengembalikan Keagungan Mahkamah Agung, Rabu (21/5/2014) di Gedung Dewan Pers, Jakarta.
Ia mengungkapkan, setiap bulannya KY menerima rata-rata sekitar 200-250 pengaduan yang sebagian besar menyangkut putusan bermasalah, selain proses persidangan dan perilaku murni. “Masalahnya sangat besar, sehingga sekarang bagaimana lembaga peradilan harus terus menerus membangun trust (kepercayaan- red) masyarakat,” ujarnya.
Namun menurutnya, kinerja MA dari masa ke masa mengalami kemajuan. Namun, kemajuan ini tidak nampak ke permukaan karena masalah di internal lembaga peradilan  itu sendiri jauh lebih besar. “Kepercayaan publik kepada MA, hingga saat ini, masih belum pulih,” ujarnya.
Diskusi yang diselenggarakan Alumni Lintas Perguruan Tinggi itu, selain menampilkan Suparman Marzuki, juga menampilkan narasumber lain, yakni Ketua Dewan Pers, Prof Bagir Manan, mantan Jaksa Agung, Abdul Rachman Saleh, mantan Hakim Agung, Prof Laica Marzuki, Mantan Hakim Teladan Asep Iwan Iriawan, dan Deputi IV UKP4 Mas Ahmad Santosa.  
Deputi IV Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Mas Ahmad Santosa menyatakan, dalam sepuluh tahun terakhir kinerja MA mengalami kemajuan, terutama sejak diterbitkannya cetak biru MA tahun 2003 dalam upaya memperbaiki sistem peradilan di Indonesia. Misalnya, perbaikan pengawasan hakim, mengurangi tunggakan perkara, keterbukaan informasi pengadilan, sertipikasi hakim khusus. 
“Tetapi, masih banyak pekerjaan rumah masih tertunda terutama menyangkut putusan pengadilan yang sering dipersoalkan publik,” kata Mas Ahmad Santosa.
Menurutnyya, satu persoalan krusial yakni sulitnya mengadili putusan pengadilan. Hal ini potensial menimbulkan kesalahan karena putusan pengadilan berisi fakta hukum yang diputus berdasarkan keyakinan hakim; informasi yang diberitakan media seringkali bias; kurangnya pertimbangan sebuah putusan.
Selain itu, persoalan minimnya integritas di kalangan hakim yang menimbulkan kecurigaan publik. “Bisa jadi karena adanya faktor suap, tekanan atasan, tekanan media,” kata Ahmad.
Sementara itu, Ketua Dewan Pers, Bagir Manan menyatakan, hakim  yang memiliki kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara bukanlah algojo. Dalam arti, hakim hanya kecenderungannya menghukum setiap terdakwa.  “Hakim harus bertindak sebagai penegak keadilan,” tegasnya.
Ia melanjutkan, seorang hakim semestinya memberikan dan menegakkan keadilan. Jika memang yang tertuduh itu tidak bersalah, maka sebaiknya dia dibebaskan, bukan tetap memberikan hukuman lantaran gengsi.
Bagir mencontohkan kasus dugaan korupsi yang membelit Ahmad Fathanah. Fathanah ditangkap KPK karena menerima uang suap yang niatnya untuk diberikan kepada Luthfi Hasan Ishaq.
Menurutnya, tindakan Ahmad Fathanah itu bukan merupakan uang negara karena diberikan oleh swasta. Korupsi itu merupakan bentuk tindakan yang merugikan keuangan negara.
Lagipula, uang yang dipegang Fathanah itu, katanya akan diberikan kepada Luthfi. Ini artinya baru niat, dan hukum tidak mengadili niat. “Hakim itu memberikan keadilan, kalau dia bebas ya harus bebas, bukan karena gengsi,” katanya. (tim)