Kakanwil Harus Turun ke Lapangan

Kepala bpn Ri kunker ke Kantor Pertanahan Palangkaraya.

Palangkaraya, Laras Post Online - Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) Hendarman Supandji meminta agar Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN, turun langsung ke lapangan untuk mengecek pelaksanaan pelayanan pertanahan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan yang berada di wilayah kerja masing-masing.

Penegasan tersebut disampaikan Kepala BPN RI saat memberikan arahan kepada para pejabat di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa (29/4) di Palangkaraya

Hendarman menyatakan, BPN RI Baru yang memiliki motto pelayanan cepat, murah, sederhana, pasti serta anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) harus dapat diwujudkan secara nyata. “Kepala Kantor Wilayah BPN dan seluruh Kepala Kantor Pertanahan tidak boleh bersikap permisif. Jika ada anak buah yang melakukan kesalahan harus ditegur, jangan dibiarkan saja,” ujarnya.

Ia menyebutkan, dalam rangka mewujudkan BPN RI Baru, berbagai upaya perbaikan sudah dilakukan melalui program reformasi birokrasi. “BPN RI terus berusaha untuk memperbaiki mind-set dan culture-set para pegawai,” ujar Hendarman.

Menurutnya, sebagai langkah nyata memperbaiki kinerja pelayanan saat ini telah ditetapkan Program Quick Wins yang meliputi empat jenis pelayanan, yaitu pengecekan sertipikat, peralihan hak/jual beli, roya, serta peningkatan hak guna bangunan menjadi hak milik (untuk rumah sederhana dengan luas tanah tidak lebih 600 m2).

Selain itu, masyarakat juga diberikan berbagai kemudahan dalam proses pelayanan, misalnya layanan informasi pertanahan melalui SMS 2409, Larasita, pelayanan hari sabtu (weekend service), pelayanan malam hari (evening service), serta berbagai inovasi pelayanan lainnya sebagai implementasi dari motto pelayanan yang cepat, murah, sederhana, pasti dan anti KKN.

Kepala BPN RI juga meminta kepada seluruh Kepala Kantor Pertanahan untuk dapat terus meningkatkan kegiatan sertifikasi tanah untuk rakyat kurang mampu, melalui kerjasama dengan bupati dan walikota untuk membiayai kegiatan Proda dengan APBD. (her)