Pada 2016 UN Diganti Dengan Ujian Kompetensi

Ilustrasi siswa sedang melakukan UN. 

Surabaya, Laras Post OLine - Untuk menyesuaikan dengan kurikulum 2013, Ujian Nasional (UN) pada tahun 2016 akan digantikan dengan ujian tingkat kompetensi.

 Staf khusus Mendikbud bidang komunikasi media, Sukemi mengatakan, sangat mungkin ujian nasional akan digantikan dengan ujian tingkat kompetensi pada tahun 2016 sesuai Kurikulum 2013. “Tapi soal itu, belum ada keputusan final,” ujar Sukemi di Surabaya, baru baru ini, pada acara dialog pendidikan di Surabaya.

Ia menjelaskan, jika UN masih dilaksanakan pada tahun ini, karena tahun ini penerapan Kurikulum  2013 baru pada kelas 1,2,4,5 SD, 7,8 SMP, dan 9,10 SMA.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, staf ahli Mendikbud Abdullah Alkaf menyatakan ujian tingkat kompetensi itu masih akan dirumuskan lebih lanjut.

Ia menjelaskan, perbedaan antara UN dan ujian tingkat kompetensi terutama menyangkut jadwal pelaksanaannya. Jika UN hanya diadakan sekali pada akhir studi, namun ujian tingkat kompetensi akan dilakukan dari kelas 1 SMP/SMA ke kelas 2, dan seterusnya, bahkan pada akhir studi akan ada dua kali ujian tingkat kompetensi. 

Ujian tingkat kompetensi itu akan dilaksanakan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, sedangkan di tingkat nasional akan ada ujian mutu tingkat kompetensi yang diadakan Kemendikbud. “Yang jelas, UN akan berubah pada tahun 2016, karena Kurikulum 2013 menghasilkan lulusan dengan kompeten berbeda yang sifatnya terpadu yakni sikap, keterampilan, dan pengetahuan,” terangnya.

Kurikulum 2013 juga berbasis aktivitas siswa dan pendekatan kontekstual dan tematik. “Kalau SD akan banyak tanya dan menulis, SMP merujuk buku dan sumber lain, sedangkan SMA merujuk pada buku, sumber lain, dan pengembangan,” ujar Abdullah.

Soal UN Bocor

Dalam dialog pendidikan yang diikuti pengamat pendidikan, praktisi yang sudah menerapkan Kurikulum 2013, LSM, dan pers itu, sejumlah peserta mempertanyakan penerapan UN yang menyalahi tujuan Kurikulum 2013 dan juga sering bocor.

Ketua Litbang PGRI Jatim, Eddy Suyatno mengakui, dirinya tidak percaya soal UN bisa bocor, namun kenyataan hal itu terjadi di lapangan. “Saya dulu nggak percaya kalau UN bisa bocor, tapi saya sekarang percaya, karena ada yang memiliki bocoran hingga 20 paket. Kalau pertanyaan diawali A, maka soal yang dipakai adalah paket X,” jelasnya.

Menanggapi soal UN yang bocor, Sukemi, menyatakan pihaknya mengharapkan siapapun yang menemukan dugaan kebocoran soal UN untuk melapor lewat Posko Pengaduan Kemendikbud pada alamat pengaduan@kemdikbud.go.id.

Namun menurutnya, indikasi kebocoran itu harus dilaporkan sebelum pelaksanaan UN 2014, sehinga pihaknya dapat turun tangan untuk melakukan investigasi. “Kalau dilaporkan sesudah UN, maka hal itu patut dicurigai untuk mengacaukan situasi,” ujarnya.

Diakui, hingga kini pihaknya masih mengalami kesulitan untuk membuktikan laporan dugaan kecurangan soal UN, karena laporan seringkali tanpa dilengkapi bukti, padahal bila memang benar adanya, maka akan dilakukan investigasi serta ke depan akan ada evaluasi.

Sukemi menegaskan, untuk membuktikan terjadinya kebocoran pada soal UN, perlu didukung bukti, namun laporan yang masuk selama ini, tidak disertai bukti yang menunjukkan hal itu benar-benar terjadi. ”Saat ini, kita sudah melakukan evaluasi untuk antisipasi, di antaranya membuat soal 20 paket, melakukan pengawasan silang,” terangnya. (sg)