Warga Resah, Aktivitas Truk Pengurukan Diduga Picu Saluran Amblas hingga Retakan Jembatan Tiu di Perbatasan Bekasi–DKI

Usai tambal sulam jembatan perbatasan Jakarta dan Bekasi Jawa barat (TIU)  Rusak Parah 

KOTA BEKASI LARAS POST  — Warga Jatimelati, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, mengeluhkan aktivitas truk pengangkut tanah yang diduga untuk proyek pengurukan lahan perumahan.

Aktivitas tersebut disebut menyebabkan saluran air amblas, kemacetan parah, hingga retakan pada Jembatan Tiu di perbatasan Bekasi dan DKI Jakarta. Selasa (3/3/26)

Menurut warga, truk bertonase besar melintas hampir setiap hari di sepanjang Jalan Tiu hingga Jalan Raya Hankam. Dampaknya, drainase di sejumlah titik ambles akibat kerap dilindas kendaraan berat, sehingga badan jalan menyempit dan arus lalu lintas tersendat, terutama pada jam sibuk.

Material tanah juga berceceran di sepanjang jalan hingga depan Masjid Jami Al Muttaqin. Kondisi tersebut membuat jalan licin saat hujan dan berdebu ketika cuaca kering, sehingga membahayakan pengguna jalan.

Warga turut menyoroti munculnya retakan di badan Jembatan Tiu yang berada di wilayah perbatasan.

Mereka khawatir kerusakan akan semakin parah apabila aktivitas angkutan tanah terus berlangsung tanpa pengawasan dan pembatasan tonase kendaraan.

Menanggapi hal tersebut, Lurah Jatimelati menyatakan pihaknya belum menerima laporan resmi terkait adanya proyek pengurukan lahan perumahan di wilayahnya.

“Sampai saat ini kami tidak ada laporan adanya proyek pekerjaan pengurukan lahan perumahan di wilayah kami. Maaf, kami tidak ada laporan itu,” ujarnya saat ditemui awak media.

Namun demikian, berdasarkan informasi yang dihimpun, pihak pengembang disebut telah berkoordinasi sebelumnya dengan pihak kecamatan melalui Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kasi Trantibum) Kecamatan Pondok Melati. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan informasi antara tingkat kelurahan dan kecamatan terkait aktivitas tersebut.

Pemerintah setempat diharapkan segera melakukan klarifikasi dan koordinasi lintas wilayah guna memastikan legalitas kegiatan serta meminimalkan dampak terhadap infrastruktur dan masyarakat. Warga pun meminta adanya pengawasan ketat dan evaluasi teknis agar kerusakan jalan dan saluran air tidak terus meluas. (Egi)