INKOPASS Apresiasi Pemerintah Menetapkan Minyak Goreng Satu Harga

Ketua Hubungan Antar Lembaga INKOPASS Andrian Lame muhar, SE, MSi.

JAKARTA, LARAS POST -  Induk Koperasi Pedagang Pasar (INKOPASS) menyambut baik langkah pemerintah yang menetapkan kebijakan satu harga untuk minyak goreng yaitu Rp14.000 per liter.

Demikian ditegaskan Ketua Hubungan Antar Lembaga INKOPASS Andrian Lame Muhar, SE, MSi, kepada LARAS POST di Jakarta, baru-baru ini.  

Namun demikian, sambung Andrian, teknis pelaksanaan belum sempurna. Hal itu dikarenakan beberapa hal. 

“Pertama, kalau pemerintah memberikan minyak goreng subsidi tersebut dengan operasi pasar dan yang melakukan penjualannya adalah ASN, jadi apa fungsi para pedagang pasar?” tanyanya. 

Kedua, urainya, kalau minyak goreng yang disubsidi pemerintah hanya bersifat musiman seperti dua bulan sekali, kemudian harga naik kembali, itu tidak berdampak apa-apa. 

“Kenapa minyak goreng harus subsidi, karena minyak goreng dari dalam negeri semua, tanah dalam negeri, kelapa sawit dalam negeri, refinery dalam negeri juga, jadi kenapa harus subsidi? Minyak goreng dengan kondisi tersebut harusnya murah,” tukasnya.

Ditambahkannya, kalau hal tersebut karena mekanisme pasar, seharusnya pemerintah mensetop ekspor CPO dan CP10 supaya bisa fokus ke konsumsi dalam negeri.

“Saya dengar di media cetak dan elektronik ekspor CPO telah disetop pemerintah. Saya sangat mengapresiasi sekali pemerintah mensetop ekspor CPO sebagai langkah agar produsen minyak goreng menjual hasil CP10 nya ke dalam negeri,” cetusnya.

Namun, dia kembali melanjutkan, jika mensetop ekspor hanya sementara, maka suatu saat para produsen akan mengekspor kembali, maka modal dalam negeri akan berkurang sehingga akan terjadi harga kembali naik.

“Jadi, langkah pemerintah membuat satu harga sudah baik, tinggal teknik membentuk suatu harga seperti apa.” 

“Pemerintah harus mengintervensi para produsen minyak goreng khususnya dan para produsen kelapa sawit umumnya, yang menghasilkan minyak goreng supaya mereka menurunkan harga,” jelasnya. 

“Bukan pemerintah memberikan subsidi agar harga tersebut turun, Pemerintah agar benar-benar menekan para produsen agar harga bisa turun,” lanjutnya.

Terkait ketersediaan minyak goreng, Andrian mengungkapkan bahwa stok minyak goreng di dalam negeri sangat banyak.  

“Jadi sebenarnya tidak kekurangan produk minyak goreng, cuma masalahnya harga minyak goreng yang ditawarkan tinggi,” terangnya. (wan)