Mayoritas Keluhan Pelayanan Kesehatan Datang Dari Pasien BPJS

BPJS Kesehatan Cabang Jember saat menggelar Jumpa Pers 

Kebumen, Laras Post - Sebagian besar keluhan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah(RSUD) Jendral Soedirman Kebumen maupun di RS swasta di Kebumen berasal dari pasien BPJS. Hal itu diungkapkan dalam diskusi tematik pelayanan publik RSUD Jendral Soedirman Kebumen bersama sahabat Ombudsman Kebumen di Vitenan Resto,  belum lama ini. 

Hadir pada kesempatan tersebut direktur RSUD Kebumen, Dinas Kesehatan Kebumen, direktur BPJS Kebumen, LSM, Ormas dan tokoh masyarakat.

Berdasarkan pantauan Muhlisin, kebanyakan pasien yang mengeluhkan pelayanan kesehatan di rumah sakit Kebumen merupakan pasien BPJS. Keluhanya juga beragam, mulai harus melengkapi foto copy kartu BPJS saat melakukan administrasi pasien. Apabila foto copy BPJS belum ada, pasien belum bisa dilayani.  

Kemudian terkait dengan masa perawatan bagi pasien BPJS, tak sedikit dokter yang menganjurkan pulang pasienya meski belum sembuh total. Misalnya saja pasien sudah dianjuran pulang setelah dirawat selama tiga hari, alasannya karena sesuai aturan BPJS perawatan pasien hanya tiga hari. Selain itu ada pula keluhan terkait terbatasnya dokter di RSUD Kebumen, akibatnya pasien menumpuk dan harus menunggu lama. Dilain sisi tak sedikit pula ruangan dibangunan RSUD Kebumen yang lembab atau bahkan rembes ketika hujan. Banyaknya bangunan RSUD yang bocor dikhawatirkan justru menjadi sarang bakteri, sehingga tidak steril bagi pasien.

“Terkait berbagai keluhan pelayanan di rumah sakit tersebut hendaknya bisa segera diberikan solusi. Bahkan tidak hanya untuk RSUD Jendral Soedirman Kebumen, namun juga untuk sejumlah rumah sakit swasta yang ada di Kebumen,” harap pengurus sahabat Ombudman Kebumen tersebut.

Direktur RSUD Jendral Soedirman Kebumen,  dr Bambang Suryanto mengungkapkan bahwa terkait berbagai keluhan yang di RSUD Kebumen pihaknya terus berupaya memperbaikinya. Terkait dengan foto copy kartu BPJS yang diminta diawal pendaftaran, itu karena terkadang pihak keluarga pasien lupa jika tidak diminta diawal saat melakukan administrasi. Mengingat jika kelengkapan administrasi tidak segera dipenuhi, pihak rumah sakit juga akan kesulitan untuk mengklaim biaya perawatan ke BPJS. Untuk banyaknya bangunan gedung RSUD yang bocor, sebenarnya pihak RSUD hanya menempati. Karena pembangunan RSUD dibangun oleh Pemerintah Kabupaten(Pemkab) Kebumen. Meski demikian pihak RSUD Kebumen akan selalu berupaya memperbaiki pelayanan dan perbaikan gedung yang bocor.

“Sebagai bentuk pelayanan kepada publik, kita juga sudah menyediakan berbagai sarana informasi maupun pengaduan bagi masyarakat maupun pasien. Misalnya melalui kotak pengaduan di RSUD Kebumen, facebook, website, nomor kontak bahkan pin BBM,”ungkap dr Bambang. 

Direktur BPJS Kebumen, I Gusti Ayu Mira S mengungkapkan sebenarnya untuk pelayanan perawatan BPJS tidak ada batasan. Mungkin jika ada dokter yang menyampaikan bahwa untuk pasien BPJS ada batasan hari untuk pelayanan kesehatanya, itu karena ada kesalahpahaman atau miskomunikasi.

Perwakilan Ombudsman RI wilayah Yogyakarta, Dahlena mengatakan bahwa fasilitas informasi maupun pengaduan terhadap pelayanan public merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintahan maupun swasta. Bahkan hal itu wajib disosialisasikan agar masyarakat luas mengetahuinya sebagai wujud ketransparasian penggunaan anggaran Pemerintah. Terlebih untuk anggaran untuk kesehatan dari Pemkab Kebumen tahun 2016 ini sebesar 96 miliar.

“Berdasarkan aturan, anggaran kesehatan yang dialokasikan untuk kesehatan disetiap kabupaten/kota minimal 10 persen diluar gaji dari APBD. Jika alokasi anggaranya kurang dari 10 persen, tentunya pemerintah kabupaten perlu melakukan evaluasi,”jelas Dahlena.(beniyanto/Walyo)