Menteri ATR/Kepala BPN Dukung IPB Bentuk Pusat Studi Agraria

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) 

Bogor, Laras Post – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendukung pembentukan Pusat Studi Agraria oleh Institut Pertanian Bogor (IPB).

Dukungan itu disampaikan Menteri ATR/BPN, Ferry Mursyidan Baldan, usai menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Rektor IPB Prof. Dr. Herry Suhardiyanto, pada Selasa (26/05/2015) di Gedung Andi Hakim Nasoetion, Kampus IPB Dramaga, Bogor. MoU ini bertujuan untuk mempererat kerjasama antara Kementerian ATR/BPN dengan IPB, khususnya membantu Kementerian ATR/BPN dalam menyusun kebijakan di bidang agraria.

Selain itu Menteri ATR/BPN juga memberikan kuliah umum dengan tema, Kebijakan Reforma Agraria dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional.

Dalam kuliah umum yang diikuti oleh seluruh civitas akademika IPB tersebut, Ferry menyatakan, salah satu alasan meminta IPB untuk menghidupkan kembali Pusat Studi Agraria adalah, karena pada saat ini, apabila membicarakan tentang agraria, banyak orang yang kehilangan jejak.

Ia mencontohkan, sampai sekarang belum ada data yang pasti mengenai berapa luas sawah produktif di Indonesia. “Pusat Studi Agraria ini akan menjadi guidance dari proses bagaimana mengelola sumber daya agraria yang dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, pengembangan kawasan memiliki banyak kendala. Saat ini banyak pembentukan kawasan bukan untuk dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Untuk itu ia mengajak seluruh civitas akademika IPB membantu Kementerian ATR/BPN dalam mengkaji problem pengembangan kawasan ini. “Kita tentu tidak ingin menjadi orang yang berdosa karena mewariskan kondisi pertanahan yang sedemikian rupa,” tegasnya.

Ferry juga menyampaikan, pembangunan kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Menurutnya Jabodetabek bukanlah didesain untuk menyokong Jakarta. Dengan pemikiran seperti itu dalam mengelola kawasan Jabodetabek, hanya akan menumbuhkan semangat eksklusivitas. “Saya kira kita harus menerapkan pola kerjasama untuk menyelesaikan masalah ibukota,” tegasnya.

Lebih lanjut Ferry mengatakan, pertanian merupakan elemen penting dalam kedaulatan pangan. Menurutnya, ketangguhan suatu negara dapat dilihat apakah negara itu mampu berdaulat dalam hal pangan. 

Ia mengaku prihatin jika Indonesia hanya menjadi pengimpor beras saja. “Kita tidak perlu khawatir maraknya penjualan beras sintetis apabila kita mampu mewujudkan kedaulatan pangan,” katanya.

Pada kesempatan tersebut Ferry juga berpesan agar jangan sampai mengabaikan aspek tata ruang. Ia menyampaikan bahwa kebijakan yang dibuat oleh Kementerian ATR/BPN adalah mengutamakan terbentuknya ruang-ruang untuk publik. (her)