Menteri Ferry Dorong IPB Bentuk Pusat Studi Agraria

Menteri Ferry Mursyidan Baldan bersalaman dengan Rektor IPB Prof. Dr. Herry Suhardiyanto.

Jakarta, Laras Post - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Ferry Mursyidan Baldan, mendorong Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk membentuk Pusat Studi Agraria.

“Salah satu kami meminta IPB untuk menghidupkan kembali Pusat Studi Agraria adalah karena pada saat ini, apabila membicarakan tentang agraria, banyak orang yang kehilangan jejak,” ucap Menteri Ferry usai menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Rektor IPB Prof. Dr. Herry Suhardiyanto dan memberikan kuliah umum dengan tema “Kebijakan Reforma Agraria dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional”.

Dalam kuliah umum di Gedung Andi Hakim Nasoetion, Kampus IPB Dramaga, Bogor, Selasa (26/05), yang diikuti oleh seluruh civitas akademika IPB tersebut ia Menteri Ferry mengungkapkan sampai sekarang belum ada data yang pasti mengenai berapa luas sawah produktif di Indonesia. “Pusat Studi Agraria ini akan menjadi guidance dari proses bagaimana mengelola sumber daya agraria yang dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat,” katanya.

Menteri Ferry juga menyampaikan bahwa pengembangan kawasan memiliki banyak kendala. Saat ini banyak pembentukan kawasan bukan untuk dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Untuk itu ia mengajak seluruh civitas akademika IPB membantu Kementerian ATR/BPN dalam mengkaji problem pengembangan kawasan ini. “Kita tentu tidak ingin menjadi orang yang berdosa karena mewariskan kondisi pertanahan yang sedemikian rupa,” tegas Ferry.

Ferry juga mengkritik kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Menurutnya Jabodetabek bukanlah didesain untuk menyokong Jakarta. Dengan pemikiran seperti itu dalam mengelola kawasan Jabodetabek, hanya akan menumbuhkan semangat eksklusivitas. “Saya kira kita harus menerapkan pola kerjasama untuk menyelesaikan masalah ibukota,” kata Ferry.

Ferry mengatakan bahwa pertanian merupakan elemen penting dalam kedaulatan pangan. Menurutnya, ketangguhan suatu negara dapat dilihat apakah negara itu mampu berdaulat dalam hal pangan. Ia juga mengatakan sedih jika Indonesia hanya menjadi pengimpor beras saja. “Kita tidak perlu khawatir maraknya penjualan beras sintetis apabila kita mampu mewujudkan kedaulatan pangan,” katanya.

Pada kesempatan tersebut Ferry juga berpesan agar jangan sampai mengabaikan aspek tata ruang. Ia menyampaikan bahwa kebijakan yang dibuat oleh Kementerian ATR/BPN adalah mengutamakan terbentuknya ruang-ruang untuk publik.

Selain memberikan kuliah umum, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional juga menandatangani MoU antara Kementerian ATR/BPN dengan IPB. MoU ini bertujuan untuk mempererat kerjasama antara Kementerian ATR/BPN dengan IPB, khususnya membantu Kementerian ATR/BPN dalam menyusun kebijakan di bidang agrarian. (Her)