H Misan Samsuri, SE: Gaya Kepemimpinan Ahok Tak Layak

Wapemred/Redpel Laras Post, Akram SM saat mewawancara anggota DPRD DKI Jakarta, H. Misan Samsuri, SE.

Jakarta, Laras Post Online - Gaya kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dinilai tidak layak dalam kehidupan berdemokrasi dan budaya masyarakat, sehingga menjadi kontra produktif bagi Pemerintahan DKI Jakarta.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Demokrat, H Misan Samsuri, SE mengatakan, gaya kepemimpinan Ahok sangat rendah dan tidak layak dilakukan oleh seorang gubernur. 

“Merosotnya dukungan anggota legislative dan juga masyarakat Jakarta kepada Ahok, salah satunya dipicu oleh gaya kepemimpinannya. Ini menjadi kontra produktif bagi Pemerintahan DKI Jakarta,” ujarnya kepada Laras Post, pada Kamis (12/3/2015) di kediamannya di bilangan Cipayung Jakarta Timur.

H Misan menyatakan, gaya kepemimpinan Ahok menjadi salah satu faktor pertimbangan sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta sehingga mengajukan hak angket.

Selain itu, Ia menambahkan, ada beberapa hal lain sehingga legislatif mengajukan hak angket, diantaranya Ahok telah melanggar aturan dan etika dalam mengajukan RAPBD 2015 kepada Menteri Dalam Negeri. “Gubernur juga telah melakukan kebohongan publik tentang apa yang disebutnya dana siluman, sehingga seolah-olah legislatif yang melakukan, sehingga terjadi pemberitaan yang menyudutkan legislatif,” tuturnya.

Menurutnya, apa yang disebut sebagai dana siluman oleh Ahok merupakan imajinasi Ahok sendiri. “Tidak ada itu dana siluman, buktinya nilai RAPBD 2015 tidak ada perubahan,” tegasnya.

Anggota Komisi D DPRD DKI ini menjelaskan, jika terjadi perubahan pada RAPBD bukan pada nilainya, tapi pada beberapa kegiatan yang diajukan. “Ada beberapa kegiatan yang diajukan kami kurangi, karena tidak perlu dan ada hal lain yang kami nilai lebih penting serta perlu mendapat prioritas,” terangnya.

Sulit Temukan Kesepakatan

Menyinggung soal hak angket yang diajukan DPRD DKI Jakarta, ia menyatakan, tidak tertutup kemungkinan hak angket berujung pada pemakzulan, jika ada bukti yang mengarah pada pelanggaran konstitusi.

Namun menurutnya, hak angket ditujukan untuk menelusuri RAPBD DKI yang dipermasalahkan Ahok karena diduga terselip anggaran siluman. “Benar engga sih dana siluman? Kalau memang ada dana siluman jangan-jangan dia (Ahok –red) sendiri yang memasukkan,” ujarnya.

Lebih lanjut H Misan menilai, akan sulit menemukan kata  sepakat antara DPRD dan Gubernur Jakarta menyangkut pengesahan RAPBD. “Kalau tidak ada titik temu, APBD 2015 dapat menggunakan APBD 2014. Kan Mendagri sudah menyiapkan itu,” ucapnya.

Terkait dengan proses pembangunan dan anggaran kegiatan serta gaji pegawai honor yang tertunda, akibat kisruh pembahasan APBD 2015, H Misan menyadari hal itu bisa terjadi.  

Sementara itu, Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Satpol PP di salah satu kelurahan, yang tak mau jati dirinya diungkap mengatakan, akibat alotnya proses pengesahan APBD 2015, maka pihaknya selama tiga bulan ini mengalami kendala dalam melaksanakan tugas karena tidak memiliki dana operasional. 

Namun menurutnya, kondisi ini hingga saat ini masih dapat disiasati sehingga tugas Satpol PP masih dapat dilaksanakan, sekalipun harus merogoh kocek sendiri. “Untuk operasional kendaraan terpaksa kami menggunakan uang pribadi terlebih dahulu. Nanti setelah APBD disahkan dan anggaran turun, mungkin bisa diganti,” ujarnya. (damid/akram)