Lahan Kosong Akan Kena Pajak Progresif

Jakarta, Laras Post Online - Lahan kosong yang tak dimanfaatkan di lokasi strategis akan terkena biaya pajak lebih atau progresif. Pengenaan pajak progresif ini, dimaksudkan untuk mendorong pemilik memanfaatkan lahan sehingga terjadi optimalisasi lahan.

 “Kalau ada lahan-lahan di lokasi strategis tapi tidak dimanfaatkan, kita sedang menyiapkan usulan untuk menghadirkan pajak progresif,” kata Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan, pada Jumat (13/3/2015) di Palangka Raya.

Ferry menjelaskan, Kementerian ATR akan mengusulkan hal tersebut ke Direktorat Jenderal Pajak untuk diterapkan dalam pemungutan pajak bumi.

Menurutnya, penerapan pajak progresif untuk lahan kosong di wilayah strategis diberlakukan karena pemilik tanah dianggap menyia-nyiakan lahan tersebut. “Tujuannya adalah jika dia menyianyiakan lahan dia kena PBB yang berlipat, progresif,” ujar Ferry.

Lebih lanjut ia menyatakan, jika lahan kosong dimanfaatkan dengan pembangunan kantor atau gedung lainnya bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Menyangkut jumlah kelipatan pajak, Ferry mengatakan pihaknya masih memperhitungkan angka yang cocok, namun dipastikan besaran pajak progresif itu lebih dari dua kali lipat. “Supaya orang jangan menyianyiakan lahan yang ada di tempat strategis,” tegasnya.

Penerapan pajak progresif untuk lahan kosong di tempat strategis itu, akan dilakukan pada tahun anggaran baru yakni tahun 2016 mendatang. Dan penerapannya tidak hanya di Jakarta tapi juga akan diterapkan di daerah, termasuk perkebunan di wilayah-wilayah produktif akan kena pajak progresif.

Optimalisasi Lahan

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo membahas soal perlunya melakukan optimalisasi lahan. “Harus ada optimalisasi lahan. Tidak hanya di Perhutani, tetapi di lahan-lahan lainnya,” kata Jokowi saat membuka Rapat Kabinet Terbatas Rabu (11/3/2015) di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jalan Veteran, Jakarta Pusat.

Jokowi menekankan, optimalisasi lahan harus digabungkan dengan peternakan. Agar hasilnya memuaskan. “Campuran tanaman perkebunan dan ternak ini juga akan terjadi optimalisasi dari lahan yang tersedia,” tegasnya.

Optimalisasi lahan juga akan dilakukan atas lahan Perum Perhutani dan lahan perusahaan lainnya, sebab hasil pohon, terutama jati memiliki kualitas tinggi. “Inilah yang segera ingin kita kerjakan di lapangan, baik di lahan Perhutani, di lahan mungkin Inhutani, dan di PTPN dan juga di lahan-lahan swasta,” terang Jokowi.

Presiden menjelaskan, optima­lisasi juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan la­han hutan sebagai tempat pengembangan ternak. “Ini juga menimbulkan optimalisasi produktifitas dari lahan yang tersedia,” ujarrnya.

Sementara itu, Perhutani mulai mengembangkan sayap bisnisnya pada tahun ini, rencananya, holding BUMN Kehutanan bersinergi dengan beberapa perusahaan pelat merah untuk mengembangkan peternakan sapi.

Direktur Utama Perhutani Mustoha Iskandar usai paparan kinerja keuangan 2014 menuturkan, diversifikasi usaha ini menyusul banyaknya para pengusaha ternak sapi yang kesulitan mencari wilayah pengembangan ternaknya. “Kami punya areal yang besar tanpa harus menafikan kaidah pengelolaan hutan,” ujarnya.

Disebuutkan, Perhutani akan mencanangkan 5.000 hektar lahan untuk penggemukan sapi. Nantinya, PT Berdikari Persero dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Persero dapat memanfaatkan lahan Perhutani tersebut. (tim)