IMF Usulkan Komunikasi Insentif Antar Negara

Jakarta, Laras Post Online – Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyampaikan hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Brisbane, Australia, 15-16 November 2014.

 Pada KTT G20 itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro hadir mendampingi Presiden Joko Widodo. Dalam rangkaian KTT G20 ini juga diselenggarakan pertemuan para Menteri Keuangan dan Sherpa G20 yang membahas perumusan Brisbane Action Plan dan Communique G20.

Menteri Keuangan, dalam siaran pers, Kamis (20/11/2014) mengungkapkan, rangkaian KTT G20 ini dilaksanakan di tengah kondisi perekonomian global yang mengalami perlambatan, ketidakseimbangan, dan tantangan dalarn menciptakan lapangan pekerjaan yang belum stabil. 

Sejumlah permasalahan utama ekonomi global masih cukup memberikan pengaruh, yaitu  pertumbuhan ekonomi yang tidak merata antar kawasan; downside risks masih tinggi, akibat dari risiko geopolitik dan proses normalisasi kebijakan moneter negara maju; volatilitas kondisi pasar keuangan dan harga komoditas yang tidak stabil dan  masih terjadinya tekanan fiskal di banyak negara.

Untuk mengatasi permasalahan ini, IMF mengusulkan agar meningkatkan dan melanjutkan komunikasi antar negara mengingat proses normalisasi moneter tersebut mempunyai dampak pada stabilitas pasar keuangan. Selain itu, kebijakan makroprudensial merupakan langkah awal untuk mengantisipasi gejolak dan risiko yang mengancam stabilitas pasar keuangan. Kebijakan fiskal juga diharapkan dapat menunjang dan mendorong pertumbuhan dengan penyesuaian komposisi fiskal, rencana kebijakan jangka menengah yang kredibel, melakukan reformasi structural yang dapat meningkatkan permintaan, dan peningkatan investasi infrastruktur.

Keikutsertaan Indonesia dalam KTT G20 ini merupakan refleksi peran Indonesia yang semakin tinggi di percaturan ekonomi global. Saat bersamaan, Indonesia juga mendapatkan manfaat dari keikutsertaan ini. Manfaat partisipasi pemerintah Indonesia dalam keanggotaan G20 secara eksternal Indonesia adalah dapat langsung menyampaikan pandangan dan usul konkrit berbagai kebijakan internasional yang dilakukan di berbagai negara. Sebagai contoh kebijakan perpajakan internasional untuk penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional. 

Sementara itu, Indonesia berkepentingan terhadap pembahasan agenda resiliensi di G20 mengingat Indonesia juga rentan terhadap dampak kebijakan ekonomi negara lain (contoh kebijakan normalisasi moneter atau tapering) ataupun pelemahan pertumbuhan ekonomi di negara lain.

Salah satu kebijakan G20 yang sejalan dengan prioritas Indonesia adalah peningkatan pertumbuhan kolektif sebesar 2,1% selama 5 tahun kedepan, dimana hal ini dapat mendorong pertumbuhan Indonesia sesuai target yaitu 7%. Fokus pembangunan infrastruktur sebagai agenda utama G20 yang dapat mendukung kepentingan Indonesia terhadap berbagai arah fasilitas internasional yang terbentuk.

Prioritas utama yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam KTT G20 yaitu, peningkatan daya saing nasional melalui proses penyederhanaan perijinan investasi dan membentuk layanan one-stop service; meningkatkan tax ratio terhadap GDP menjadi 16%; mengurangi beban subsidi bahan bakar minyak dan memindahkan alokasi subsidi tersebut untuk pembiayaan infrastruktur; dan  membangun infrastruktur sosial, yaitu pembangunan kualitas “manusia”nya dengan meluncurkan Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Keluarga Sejahtera.

Sementara itu sejumlah hasil kesepakatan utama KTT G20 itu terbagi dalam beberapa bidang diantaranya, 

Strategi pertumbuhan

Untuk menunjang target pertambahan pertumbuhan sebesar 2.1%, G20 membuat strategi pertumbuhan melalui area peningkatan investasi infrastruktur, perdagangan dan kompetisi, dan lapangan pekerjaan serta membuat kebijakan makroekonomi yang akomodatif untuk menunjang pembangunan dan pertumbuhan inklusif dan mengurangi kesenjangan dan kemiskinan.

Investasi infrastruktur

Para pemimpin G20 sepakat membentuk Global Infrastructure Initiative yang bertujuan sebagai jaringan dan tempat berbagi informasi dan pengalaman antara pemerintah, sektor swasta, bank pembangunan dan organisasi internasional. 

Pemimpin G20 juga menyadari, pentingnya memperbaiki iklim investasi domestik; meningkatkan kualitas proses penyiapan dan prioritisasi proyek; mengoptimalkan neraca bank pembangunan multilateral dan nasional agar dapat memberikan pinjaman lebih kepada negara berkembang dan miskin; serta memfasilitasi keberadaan investor institusional atau swasta berpartisipasi dalam pendanaan investasi infrastruktur jangka panjang.(tim)