Presiden Pastikan Tak Menaikkan Harga BBM

Antrian kendaraan untuk mengisi BBM.

Jakarta, Laras Post Online – Tarik ulur kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan calon presiden terpilih Joko Widodo, nampaknya berakhir usai SBY memastikan, pemerintahannya tak akan menaikkan harga BBM bersubsidi.

Presiden SBY mengatakan, logika bahwa kenaikan BBM dilakukan karena APBN dalam tekanan tidaklah tepat. “Saya punya pandangan berbeda kalau kita naikkan BBM tahun ini, kasihan beban rakyat terlalu berat,” ujarnya.

SBY melanjutkan, dirinya terus memantau perkembangan harga minyak dunia, belakangan harga minyak dunia cenderung turun. “Logika tidak kuat, itu logika pemerintah sekarang, saya juga harus menghormati pandangan lainnya, tapi harus juga mendengarkan mengapa kami memilih tahun ini tidak menaikkan harga BBM,” kata Kepala Negara,” jelasnya.

Presiden juga menilai kurang tepat bila ada pandangan bila pemerintahan yang dipimpinnya tidak menaikkan harga BBM bersubsidi maka akan membebani pemerintahan selanjutnya.

Menurut kepala negara tidak baik bila menilai suatu pemerintahan memberatkan pemerintahan lainnya. “Tidak baik bila satu pemerintah dituduh membebani pemerintahan yang lain. Setiap pemerintahan harus menghadapi tantangannya, dituntut mengambil resiko dan tantangan itu,” ujarnya.

Presiden Yudhoyon menegaskan, konsultasi dan perbincangan mengenai masalah transisi pemerintahan yang dilakukan saat ini merupakan babak baru dan capaian yang baik dalam politik nasional.

 Kepala Negara juga menegaskan postur RAPBN 2015 dibuat fleksibel sehingga dapat memudahkan pemerintahan selanjutnya.

Menyangkut adanya program atau anggaran yang belum terakomodasi, Presiden Yudhoyono mengatakan, penyesuaian dapat dilakukan oleh pemerintahan selanjutnya dalam APBN- Perubahan.

Siap Tanggung Resiko

Menghadapi dilemma kenaikan harga BBM, Jokowi menyatakan, siap menghadapi segala resiko yang harus ditanggung, jika pemerintahannya kelak terpaksa menaikkan harga BBM. 

Menurutnya, setiap kebijakan yang dianggap tidak populer itu pasti mengandung pro dan kontra. “Ya pasti adalah, kebijakan yang enggak populer itu ada yang pro ada yang kontra,” kata Jokowi dalam Sarasehan Nasional Pondok Pesantren Al-Hikam, Sabtu (30/8/2014) di Depok, Jawa Barat.

Jokowi menjelaskan, jika kebijakan kenaikan BBM harus ia lakukan kelak, namun tidak serta merta merugikan rakyat. Karena masih ada opsi-opsi yang masih di kalkulasi oleh dirinya.

“Saya enggak mau bicara sekarang, yang jelas ada opsi-opsi atau pilihan-pilihan yang harus Kita kalkulasi, atau kita hitung. Jadi buat saya, misalnya itu kita putuskan tidak populer itu risiko,” tuturnya.

Calon presiden terpilih ini, juga mengatakan, pernyataan soal kenaikan BBM itu karena alasan untuk menekan difisit anggaran negara tahun 2015. “Kan bolak-balik saya sampaikan, bahwa untuk menekan defisit negara di 2015 itu memang jalan satu-satunya disitu,” ujarnya.

Karena itu, dia mengajak kepada masyarakat untuk mengerti, kenapa pemerintannya harus menaikan BBM tersebut. Karena itu tegas dia, apabila tidak dinaikan BBM tersebut maka imbasnya yakni cashflow anggaran negara akan terganggu.

Sebelumnya, Jokowi mengaku sudah secara langsung meminta agar SBY mengambil opsi menaikkan harga BBM. Permintaan disampaikan dalam pertemuan 4 mata dengan presiden SBY, Rabu (27/8/2014) di Bali.

Sementara itu, calon Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) tetap setuju pada kebijakan menaikan harga BBM. Namun JK menegaskan pihaknya belum memastikan opsi-opsi besaran kenaikan harga BBM.

“Saya setuju untuk perbaiki ekonomi Indonesia, untuk bantu rakyat kecil,” tegasnya disela-sela Sarasehan Nasional Ulama dan Cendikiawan, pada Minggu (31/08/2014) di Pondok Pesantren Al Hikam, Beji, Depok.  

Menurutnya, kebijakan subsidi BBM sudah saatnya dialihkan untuk pembangunan bagi rakyat.  “Setelah tanggal 20 Oktober lah kita bicara, sekarang capek bicara terus, debat terus, sudahlah, kita kan belum di pemerintahan,” ujarnya. (Idris)