PRAHARA DEMOKRASI MAJU VS MUNDUR

Ilustrasi Kepala Daerah

Alimudin, Alumnus IISIP Jakarta

Ketua Komite Independent Pemilukada Depok

Depok,Laras Post Online - Proses pembahasan RUU Pemilikada oleh DPR diwarnai oleh prokontra antara kubu yang menginginkan Kepala Daerah dipilih melalui sistem perwakilan yaitu anggota DPRD-lah yang melakukan pemungutan suara untuk memilih Kepala Daerah, sedangkan kubu yang lain menginginkan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) dilakukan secara langsung, yaitu oleh rakyat selaku pemegang Kedaulatan.

Salah satu argumentasi dari kubu yang menginginkan pemilihan tidak langsung didasari oleh pandangan bahwa berjalannya proses Pemilukada selama ini sudah terlalu banyak menghabiskan anggaran dan rawan dengan praktek politik uang (Money Politic) dan jual beli suara.

Kubu yang menginginkan tetap berjalannya Pemilukada langsung berargumentasi bahwa rakyatlah pemegang kedaulatan yang sejati, maka ditangan mereka pula melekat hak politik memilih dan dipilih. Pemberlakuan sistem perwakilan dalam praktek politik lokal di Indonesia lebih didasari oleh pertimbangan-pertimbangan yang bersifat teknis ekonomis, yaitu Efesiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan Pemilukada.

MEMINIMALISIR ATAU MELOKALISIR

Argumentasi yang menyatakan bahwa biaya penyelenggaraan Pemilukada Langsung terlalu mahal dan oleh karenanya perlu diminimalisir.Selain itu, dinyatakan juga bahwa penyelenggaraan Pemilukada Langsung rawan dengan praktek Money Politic dan jual beli suara. Mencermati argumentasi-argumentasi tersebut, patut kita bertanya, Apakah benar penyelenggaraan Pemilukada Langsung lebih mahal biayanya dibandingkan dengan Pemilukada tidak langsung?

Dari sisi alokasi anggaran pemerintah (mungkin) itu benar mengingat alokasi anggaran yang harus dikeluarkan meliputi keseluruhan tingkatan penyelenggaraan Pemilukada,mulai dari KPUD Propinsi,Kabupaten/Kota sampai dengan kelompok Penyelenggara Pemungutan suara (KPPS) di tingkat RT/RW. Tetapi kita juga harus mencermati biaya politik dari sisi kandidat Kepala Daerah, Apakah Benar kalau Pemilukada tidak Langsung biaya yang dikeluarkan Kandidat lebih sedikit dibandingkan dengan Pemilukada Langsung?

Untuk menjawab pertanyaan ini, kita dapat mencermati perilaku politik para anggota DPRD, termasuk prilaku Aparatur Partai Politik. Selama ini secara kasat mata terpampang jelas para kandidat yang mencalonkan diri dalam Pemilukada Tidak Langsung harus mendapatkan dukungan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik. Pada kenyataannya dukungan itu akan didapatkan oleh Kandidat apabila ada sejumlah biaya dengan nominal tertentu yang dikeluarkan sebagai “Mahar Politik.”

Selain Mahar yang harus dikeluarkan kepada Partai Politik Pengusung tentunya ada hal lain dalam hal ini proses pada kandidat. Pada momentum menjelang hari H pemungutan suara, Kandidat juga harus”Mengamankan”Peluang Kemenangannya dengan cara melakukan Komunikasi dengan para anggota DPRD yang akan memilihnya nanti. Tentu saja itu juga tidak gratis.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut argumentasi yang menyatakan bahwa Pemilukada Tidak Langsung lebih murah biayanya patut diragukan kebenarannya. Karena pada kenyataannya, biaya yang harus dikeluarkan Kandidat Kepala Daerah tidaklah sedikit, bahkan sangat mungkin lebih banyak dibandingkan dengan Pemilukada Langsung. Yang jelas, Pemilukada Tidak Langsung yang terjadi adalah melokalisir alokasi anggaran yang tadinya terdistribusi kemasyarakat menjadi hanya jatuh ketangan para anggota DPRD dan Partai Politik Pengusungnya.

Persoalan Pemilukada Tidak Langsung rawan dengan Politik Uang dan Jual Beli Suara justru semakin terkuatkan itu berlangsung apabila dilakukan pemilihan oleh DPRD. Alasannya karena pemilihannya dilakukan secara tertutup dan rakyat sama sekali tidak memiliki akses mengawasi dan mengontrol proses-proses yang berlangsung didalam Pemilukada tidak langsung.

SIAPA YANG DIUNTUNGKAN

Dari berbagai Argumentasi dan perdebatan yang muncul kepermukaan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang kiranya patut dilontarkan, Siapa sebenarnya yang diuntungkan ataupun yang dirugikan apabila dilaksanakan Pemilukada tidak Langsung,? Apakah rakyat sebagai pemegang Kedaulatan diuntungkan ataukah wakil rakyat beserta partai politik yang diuntungkan?, Siapa pula yang dirugikan apabila Pemilukada tidak Langsung dipaksakan untuk dilaksanakan?

Merujuk kepada pendapat Harold Laswell salah seorang teoritisi Politik dari Amerikat Serikat, yang menyatakan Teorinya dalam satu kalimat singkat tapi padat, Siapa mendapat apa? (Who Gets What)

Pandangan Laswell tersebut berdasarkan atas hasil pengamatannya terhadap praktek politik yang terjadi diberbagai belahan dunia pasca Perang Dunia II.Dari teori laswell tersebut dapat di simpulkan bahwa politik pada hakekatnya adalah satu area pertaruhan atau tarik menarik kepentingan yang secara singkat digambarkan dalam teorinya tersebut.

Disisi lain, Politik secara longgar dapat juga dimaknai sebagai sebentuk aktifitas kreatif manusia didalam meraih,mengelola,dan mempertahankan kekuasaan

Dari dua pandangan diatas, dapatlah kita rumuskan sebuah jawaban, bahwa tarik-menarik antara Pemilukada Langsung dengan Tidak Langsung pada dasarnya adalah sebuah pertaruhan atau pertarungan kepentingan antara dua kubu yang saling berseberangan. Kubu yang menginginkan Pemilukada Tidak Langsung jelas tergambar kepentingannya didalam meraih kekuasaan, atau paling tidak sebagai upaya meningkatkan posisi tawar (Bargaining Posistion) mereka.

Kekalahan kubu Koalisi Merah Putih didalam Pilpres yang baru lalu mereka balas kekalahannya dengan memaksakan Pemilukada tidak Langsung.Hal ini dilakukan sebagai “Kompensasi” Politik atas kekalahan mereka di Pemilihan Presiden dan sekaligus itu merupakan strategi”Daerah Mengepung Pusat”,dimana nantinya ketika daerah-daerah terkuasai oleh mereka melalui Pemilukada tidak Langsung maka Pemerintahan Jokowi-JK akan menjadi tidak berkutik.

Pada akhirnya Pemerintahan Jokowi-JK dengan sendirinya akan terdelegitimasi manakala kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tidak efektif berjalan didaerah-daerah, terutama daerah-daerah yang dikuasai oleh pihak oposisi, dalam hal ini Koalisi Merah Putih.(David/tim)