Menteri Harus Serahkan Fasilitas Dinas Tepat Waktu

Foto bersama jajaran Kabinet Menteri Jilid II

Jakarta, Laras Post Online - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menekankan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II untuk menyerahkan fasilitas dinas tepat waktu, paling lambat 21 Oktober 2014. 

Presiden mengatakan, tenggat waktu penyerahan fasilitas dinas, berlaku untuk pejabat pemerintahan termasuk presiden dan wapres. “Semua fasilitas yang digunakan oleh pejabat pemerintahan agar dikembalikan pada saat yang tepat dengan adminsitrasi yang baik, keadaan yang baik untuk hindari fitnah,” jelasnya dalam keterangan pers usai rapat terbatas, Kamis (11/9/2014) di Kantor Presiden Jakarta.

Disebutkan, penyerahan fasilitas dinas itu harus dipersiapkan secara baik sehingga dapat digunakan pada waktunya oleh pemerintahan mendatang. Bagi presiden dan wapres akan meninggalkan rumah jabatan tepat pada waktunya. 

“Paling tidak pada 20 Oktober sudah siap digunakan oleh presiden dan wapres baru termasuk kendaraan akan kami serahkan pada 20 oktober, kita service dulu agar tidak ada masalah, para menteri tinggalkan rumah dinas pada 20 Oktober, serahkan kendaraan pada 21 Oktober,” ungkap Presiden.

SBY juga menyinggung soal pengadaan kendaraan dinas bagi menteri dan pejabat negara. “Sebetulnya telah disampaikan bahwa pada saatnya nanti presiden terpilih yang akan menentukan. Sementara pihak Kementerian Sekretariat Negara melakukan pengadaan sebagaimana aturan yang ada dan akuntabel seperti yang dilakukan pada 2004 dan 2009,” sambungnya.

Presiden menegaskan, dari jumlah kendaraan yang dianggap tepat dilakukan tender yang trasnparan dan akuntabel mana yang paling murah dan menguntungkan tapi proper. “Saya sudah sampaikan pada Pak Jokowi,bapak yang pilih, Mensesneg juga sudah sampaikan, saya persilahkan Pak Jokowi ambil keputusan nanti,” jelasnya.

Presiden memutuskan untuk menghentikan proses pengadaan tersebut karena kemudian bergulir isu dan perdebatan. “Isunya menjadi berbeda, dikatakan pemerintah ini boros dan tidak hemat, maka saya setujui untuk hentikan proses pengadaan kendaraan itu, total, karena belum ada transaksi apa pun dan silahkan presiden dan pemerintah baru yang lakukan proses, saya tidak mau diadu-adu dengan Pak Jokowi untuk isu ini,” terangnya.

Penghematan

Presiden mengatakan, pemerintahnya sebenarnya telah melakukan penghematan anggaran dari tahun ke tahun. Upaya penghematan pada tahun tertentu bahkan dilakukan pemotongan anggaran.

“Yang penting sebenarnya tidak ada niatan dan budaya dari pemerintahan saya pimpin ini berboros-boros, dan bila pemerintahan Pak Jokowi mau lakukan penghematan saya dukung sepenuhnya. Yang saya lakukan dulu dari pemerintahan sebelumnya ada yang bisa saya hemat. itu tidak perlu dihadap-hadapkan dengan kebijakan pemerintahan sebelumnya,” ungkap presiden.

Menurutnya, proses transisi harus terus berjalan. Menjadi tugas dan kewajiban moral presiden untuk membantu presiden terpilih, karena tantangan di masa depan tidak akan pernah ringan. “Bagus kalau kita semua bantu pemerintahan mendatang,” pungkasnya. (her)