Kemenperin Raih WTP Keenam dari BPK

Menteri Perindustrian Mohamad S Hidayat mendapat ucapan selamat dari wakil Presiden Budiono

Jakarta, Laras Post  Online - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang keenam kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2013. 

Menteri Perindustrian Mohamad S Hidayat menyatakan, keberhasilan Kemenperin memperoleh dan mempertahankan opini WTP sejak tahun 2008 merupakan komitmen yang kuat dari jajaran pimpinan, didukung SDM berkualitas dan sistem manajemen keuangan yang semakin baik serta penjaminan mutu (quality assurance) yang dilakukan pengawas internal. 

Menperin mengatakan, dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) maka pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab. 

“Oleh karena itu, Kemenperin bertekad meningkatkan akuntabilitas keuangan, pelayanan publik, dan inisiatif anti korupsi melalui berbagai langkah yang dilakukan secara berkesinambungan,” lanjutnya seusai menerima piagam opini WTP Keenam dari BPK yang diserahkan oleh Wakil Presiden RI Boediono, Jum’at (12/9/2014) di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta.

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan Kemenperin untuk mempertahankan predikat WTP sebagai bagian dari Key Performance Indicators (KPI) Menteri Perindustrian adalah dengan menerbitkan: (a) Instruksi Menteri Perindustrian No. 827/M-IND/11/2009 tentang Rencana Aksimempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan KeuanganDepartemen Perindustrian Tahun 2009; (b) Instruksi Menteri Perindustrian No. 472/M-IND/8/2010 tentang Rencana Aksimempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan KeuanganKementerian Perindustrian Tahun 2010; (c) Instruksi Menteri Perindustrian Nomor 319/M-IND/6/2011 tentang Rencana Aksi Mempertahankan OpiniWajar Tanpa Pengecualian (WTP) Atas Laporan Keuangan Kementerian PerindustrianTahun 2011.

Menperin menegaskan, rencana aksi mempertahankan opini WTP merupakan panduan teknis operasional yang akan dilaksanakan secara konsisten dan sungguh-sungguh. Hal itu juga menjadi bentuk komitmen mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan seluruh staf di lingkungan Kemenperin. “Ini prestasi yang membanggakan tetapi sekaligus tantangan untuk mempertahankannya, karena target WTP merupakan KPI Menteri Perindustrian”.

Mohamad S Hidayat mengaku, optimistis jajaran Kemenperin dapat mempertahankan opini WTP untuk tahun-tahun selanjutnya. “Pemberian opini WTP ini juga diharapkan dapat memotivasi jajaran Kemenperin untuk mempertahankan sistem pengelolaan dan penatausahaan keuangan Negara yang transparan”.

Dapat disampaikan, opini BPK merupakan pengakuan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan memperhatikan kesesuaian penyajian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntasi Pemerintah (SAP); kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam Laporan Keuangan sesuai dengan pengungkapan yang diatur SAP; kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan; dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern. (ram)