Menteri Terlibat Kegiatan Politik, Kinerja Sepuluh Kementerian Rendah
Jakarta, Laras Post Online – Kegiatan politik sejumlah menteri sejak Pemilu legislatif hingga menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) membuat sepuluh Kementerian memiliki kinerja yang rendah.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan, berdasarkan hasil evaluasi, ada sejumlah menteri memiliki kinerja di bawah rata-rata. “Ada 10 kementerian yang kita nilai kinerjanya di bawah harapan, dan 4,5 bulan ini harus sungguh digenjot, diikhtiarkan agar kinerja yang kita harapkan bisa dicapai,” kata Presiden SBY pada sidang paripurna kabinet, Rabu (4/6/2014) di Kantor Presiden.
Pada saatnya nanti, lanjut Presiden SBY, para Menteri Koordinator akan memberikan konseling pada menteri-menteri ini. Konseling dilakukan agar dalam sisa masa bakti 4,5 bulan ini kabinet dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
Di tengah situasi terkait pelaksanaan pilpres, para menteri diingatkan untuk tetap konsentrasi pada pencapaian tugasnya. Kepala Bappenas dan Kepala UKP4 telah beberapa kali menyampaikan sasaran apa saja yang harus dicapai, baik melalui RPJMN lima tahunan, RKP 2014, dan APBN 2014.
Menurut SBY, sebagian menteri terbagi konsentrasinya, termasuk ada kesulitan dalam mengatur waktu antara tugas pemerintahan dengan kegiatan politik. “Di berbagai sidang atau rapat kabinet ataupun rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menko, sejumlah menteri tidak bisa hadir. Ada catatan kami menyangkut hal seperti itu. Tentu bukan karena sakit atau tugas yang sedang diembannya.” ujar SBY.
Hasil evaluasi tersebut merupakan evaluasi kinerja yang dilakukan oleh UKP4 dan secara tertulis dilaporkan kepada Presiden. Kemudian, dasar lainnya adalah pengamatan dan penilaian Presiden dan Wapres serta para Menko. Masukan dari masyarakat luas pun ikut menjadi bahan pertimbangan evaluasi. Masyarakat ikut menyoroti kinerja para menteri selama 6 bulan terakhir ini.
Atas dasar-dasar tersebut, Presiden memberikan sejumlah instruksi dan arahan diantaranya, untuk 4,5 bulan terakhir, para menteri harus aktif memimpin kementerian masing-masing.
Kelola segala persoalan yang menjadi tugas dan tanggung jawab saudara-saudara guna mencapai RPJMN dan RKP 2014.
Laksanakan semua instruksi Presiden yang telah dikeluarkan, baik dibidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Ekonomi, maupun Kesejahteraan Rakyat.
Wakil Presiden dan para Menteri Kooridnator akan mengkoordinasikan semua pekerjaan menteri dan anggota kabinet dan hasilnya akan dilaporkan kepada Presiden dengan tembusan kepada Kepala UKP4.
Para Menteri dan anggota kabinet diminta tidak mengambil keputusan-keputusan strategis sebelum dikonsultasikan dan dilaporkan kepada Presiden.
Para Menteri dan anggota kabinet diminta untuk tidak melakukan penggantian pejabat-pejabat utama pemerintahan dan usaha negara.
Dua butir terakhir, SBY menegaskan, sebagai hal yang memiliki implikasi panjang. Presiden meminta para menteri tidak begitu saja mengambil keputusan dan kebijakan yang punya implikasi panjang.
“Keputusan strategis berjangka waktu menengah dan panjang, termasuk penentuan pejabat-pejabat utama, presiden dan pemerintahan mendatanglah yang lebih memiliki hak dan yang akan menentukan,” Presiden menegaskan.
Penggantian pejabat hanya boleh dilakukan jika yang bersangkutan betul-betul memiliki masalah kinerja buruk atau karena mau pensiun. (sg)
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan, berdasarkan hasil evaluasi, ada sejumlah menteri memiliki kinerja di bawah rata-rata. “Ada 10 kementerian yang kita nilai kinerjanya di bawah harapan, dan 4,5 bulan ini harus sungguh digenjot, diikhtiarkan agar kinerja yang kita harapkan bisa dicapai,” kata Presiden SBY pada sidang paripurna kabinet, Rabu (4/6/2014) di Kantor Presiden.
Pada saatnya nanti, lanjut Presiden SBY, para Menteri Koordinator akan memberikan konseling pada menteri-menteri ini. Konseling dilakukan agar dalam sisa masa bakti 4,5 bulan ini kabinet dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
Di tengah situasi terkait pelaksanaan pilpres, para menteri diingatkan untuk tetap konsentrasi pada pencapaian tugasnya. Kepala Bappenas dan Kepala UKP4 telah beberapa kali menyampaikan sasaran apa saja yang harus dicapai, baik melalui RPJMN lima tahunan, RKP 2014, dan APBN 2014.
Menurut SBY, sebagian menteri terbagi konsentrasinya, termasuk ada kesulitan dalam mengatur waktu antara tugas pemerintahan dengan kegiatan politik. “Di berbagai sidang atau rapat kabinet ataupun rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menko, sejumlah menteri tidak bisa hadir. Ada catatan kami menyangkut hal seperti itu. Tentu bukan karena sakit atau tugas yang sedang diembannya.” ujar SBY.
Hasil evaluasi tersebut merupakan evaluasi kinerja yang dilakukan oleh UKP4 dan secara tertulis dilaporkan kepada Presiden. Kemudian, dasar lainnya adalah pengamatan dan penilaian Presiden dan Wapres serta para Menko. Masukan dari masyarakat luas pun ikut menjadi bahan pertimbangan evaluasi. Masyarakat ikut menyoroti kinerja para menteri selama 6 bulan terakhir ini.
Atas dasar-dasar tersebut, Presiden memberikan sejumlah instruksi dan arahan diantaranya, untuk 4,5 bulan terakhir, para menteri harus aktif memimpin kementerian masing-masing.
Kelola segala persoalan yang menjadi tugas dan tanggung jawab saudara-saudara guna mencapai RPJMN dan RKP 2014.
Laksanakan semua instruksi Presiden yang telah dikeluarkan, baik dibidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Ekonomi, maupun Kesejahteraan Rakyat.
Wakil Presiden dan para Menteri Kooridnator akan mengkoordinasikan semua pekerjaan menteri dan anggota kabinet dan hasilnya akan dilaporkan kepada Presiden dengan tembusan kepada Kepala UKP4.
Para Menteri dan anggota kabinet diminta tidak mengambil keputusan-keputusan strategis sebelum dikonsultasikan dan dilaporkan kepada Presiden.
Para Menteri dan anggota kabinet diminta untuk tidak melakukan penggantian pejabat-pejabat utama pemerintahan dan usaha negara.
Dua butir terakhir, SBY menegaskan, sebagai hal yang memiliki implikasi panjang. Presiden meminta para menteri tidak begitu saja mengambil keputusan dan kebijakan yang punya implikasi panjang.
“Keputusan strategis berjangka waktu menengah dan panjang, termasuk penentuan pejabat-pejabat utama, presiden dan pemerintahan mendatanglah yang lebih memiliki hak dan yang akan menentukan,” Presiden menegaskan.
Penggantian pejabat hanya boleh dilakukan jika yang bersangkutan betul-betul memiliki masalah kinerja buruk atau karena mau pensiun. (sg)
Post a Comment