Politik Transaksional Lahirkan Pemerintahan Korup

Add caption

Jakarta, Laras Post - Sejumlah tokoh dan pe­ngamat politik menilai, sistem politik dan de­­­mokrasi di Indonesia saat ini menciptakan politik tran­sak­sional dan biaya tinggi. Biaya  dikeluarkan saat Pemilu menjadi beban yang harus dikembalikan saat se­seorang berkuasa.  

Ketua DPW National Corruption Watch (NCW) Jakarta, C Herry SL me­ngatakan, pelaksanaan Pemilu dengan sistem proporsional terbuka seperti yang sekarang diterapkan, menimbulkan biaya tinggi karena terjadi  persaingan antar calon legislative (Caleg). Persaingan terjadi bukan hanya antar Caleg beda Parpol, tapi sesama Caleg dalam satu Parpol pun terlibat persaingan. 

Ia melanjutkan, persaingan yang terjadi antar Caleg membuat masing-masing Caleg berusaha sekuat tenaga menebar pengaruh pada publik untuk mendapat suara terbanyak. “Untuk itu, salah satu cara yang ditempuh Caleg adalah melakukan money politik,” tegasnya, Sabtu, (29/3/2014) di Jakarta.

Menurutnya, sistem Pemilu yang mengakibatkan biaya tinggi, akan melahirkan legislatif yang lemah dalam menjalankan fungsinya. “Bahkan me­reka bisa melakukan kolaborasi de­ngan birokrat untuk menggerogoti ke­­uangan negara,” ujarnya.

Hal senada dikatakan, anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dr Ali Masykur Musa menyatakan, sistem politik dan demokrasi yang berbiaya tinggi dan transaksional melahirkan pemerintahan tidak efesien dan korup.

“Kalau sistem seperti itu, terus menerus dilakukan pasti melahirkan pemerintahan yang korup dan inefesien dalam pengelolaan anggaran,” tegas Ali Masykur Musa usai menjadi pembicara pada sarasehan “Demokrasi dan Peta Politik di Indonesia” Kamis, (27/3/2014) di Universitas Islam Malang, Jawa Timur.

Ia juga menyebutkan, sistem politik dan demokrasi berbiaya tinggi juga berimbas pada postur anggaran yang lebih banyak dikemas sebagai bantuan sosial, padahal sesungguhnya hanya “make up” untuk menutupi biaya politik yang telah dikeluarkan sebelumnya.

Ali Masykur menyatakan, banyak daerah yang sebagian besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)-nya hanya untuk membayar gaji pegawai, sehingga tidak bisa melakukan pembangunan apapun.

Menurutnya, system politik transaksional dan berbiaya tinggi harus segera dihentikan, sehingga pada masa akan datang tercipta pemerintahan yang bersih dan tidak korups. “Mulai dari sekarang, sistem politik transaksionalisme ini disudahi agar ke depan tidak sampai melahirkan pemerintahan yang cenderung korupsi,” ujarnya.

Pengamat politik asal Universitas Indonesia (UI), Donny Tjahja Rimbawan mengatakan, biaya politik yang tinggi dalam proses pemilihan umum menjadi beban yang harus dikembalikan saat seseorang berkuasa. Akibatnya, korupsi semakin marak dan sulit diberantas 

“Saat ini semua calon terpilih baik untuk legislatif maupun kepala daerah berupaya untuk mengembalikan biaya politik yang besar, salah satu caranya dengan melakukan korupsi. Karenanya korupsi akan semakin marak dan sulit diberantas,” kata Rimbawan, pada sebuah diskusi terbatas Institut Transparansi Kebijakan (ITK), beberapa waktu lalu di Cikini, Jakarta.

Menurutnya, dalam pengelolaan partai politik selama lima tahun biaya yang harus dikeluarkan oleh Parpol berkisar Rp188,700 Milyar, untuk keberadaan kantor parpol di Kabupaten/Kota dan Ibu kota Provinsi.

Rimbawan menambahkan, biaya tersebut akan membengkak, jika digabung dengan biaya dikeluarkan oleh para Caleg yang akan duduk di DPR RI dan DPRD. “Setidaknya jika diakumulasi akan mengeluarkan dana berkisar Rp160,120 Trilyun,” jelasnya.

Demikian juga, pemilihan kepala daerah baik untuk menjadi Bupati, walikota maupun Gubernur, biaya yang dikeluarkan para calon begitu besar dan tidak sebanding dengan pendapatan yang diterima selama lima tahun berkuasa.

Ia mengungkapkan, untuk pemilihan kepala daerah setidaknya dana yang dikeluarkan diseluruh Indonesia bisa mencapai Rp.23,180 Trilyun. Dengan perhitungan seorang calon gubernur mengeluarkan dana rata-rata Rp.25 Milyar dan seorang calon bupati / walikota mengeluarkan dana berkisar Rp.10 Milyar.

Hal yang sama terjadi pada pemilihan presiden, seorang calon presiden setidaknya membutuhkan dana berkisar Rp7 triliun untuk bisa menggaet 70 juta suara pemilih.Total dana yang keluarkan untuk ongkos politik selama lima tahun mencapai Rp190,488 triliun. (sg/ram)