PPAT Persoalkan Aturan Penempatan Notaris

Balikpapan, Laras Post Online - Ketua DPRD Balikpapan Andi Burhanuddin Solong (ABS) meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN)  sementara menahan penyerahan sertifikat Proyek Operasi Nasional Agraria (prona) kepada masyarakat. Menurutnya sertifikat tersebut rentan dipolitisasi oleh oknum tertentu untuk mendulang suara jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 9 April mendatang.

“Saya menerima beberapa laporan, ada yang menggunakan sertifikat prona ini sebagai ajang kampanye. Seolah-olah sertifikat prona itu atas perjuangan oknum tertentu. Padahal tidak,” ujar Andi.

Ia meminta sertifikat tersebut dibagikan setelah pemilu April mendatang. Ini untuk menghindarkan terjadinya kebohongan publik dan untuk menjaga eksistensi pemilu yang bersih. “Supaya tidak ada yang ngaku-ngaku, ini lho perjuangan saya,” tambahnya.

Sekadar diketahui, prona adalah proses sertifikat tanah secara massal sebagai perwujudan dari program catur tertib di bidang pertanahan. Pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah, serta menyelesaikan secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis.

Pada dasarnya pengurusan sertifikat prona ini tidak dipungut biaya. Pemohon hanya keluar biaya pembelian meterai. Selain itu ada pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang juga gratis, kecuali jika Nilai Jual Objek Pajaknya di atas Rp 60 juta.

Sementara sertifikat prona yang dimaksud adalah pengurusan tahun 2009 – 2013. Sebagian sertifikat tersebut memang belum diambil oleh masyarakat dan masih disimpan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Balikpapan. Pada 2013 BPN menerbitkan 400 sertifikat prona. Tahun ini targetnya 600 sertifikat prona. (Her)