Camat beserta Lurah dan Instansi Terkait Tertibkan Bangunan Liar

Camat Pondok melati beserta Lurah Jatimurni  MP dan jajaran Tiga Pilar

KOTA BEKASI LARAS POST - Camat beserta  PLT Lurah Jatimurni   Jajaran dan Instansi terkait  Bersihkan PKL  dan Bangunan Liar (Bangli) di beberapa titik lokasi antara lain di jalan raya Hankam RT, 04/01 Kelurahan Jatimurni Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi.Rabu.( 28/5/25)

Penertiban PKlL dan pembongkaran Bangli  tersebut dilakukan sebagai upaya pengembalian fungsi lahan untuk meningkatkan Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan (K3) lingkungan 

Pihak kelurahan  melibatkan seluruh komponen  unsur Tiga Pilar, Sat poll PP, Linmas masyarakat terutama para Ketua beserta Pengurus RW/RT untuk bersama-sama menjaga K3 di lingkungan.kelurahan Jatimurni Kecamatan Kota Bekasi 

.

Tak hanya itu, Camat  Pondok Heriyanto  bersama PLT Kelurahan  Jatimurni  juga telah melakukan peringatan sebelumnya  guna penertiban dan pembongkaran untuk perencanaan pembangunan ke depan agar wilayah Kecamatan Pondok Melati  menjadi lebih nyaman sebagaimana visi Kota Bekasi 'Semakin Nyaman Kotanya, Semakin Sejahtera Warganya'.

" Bahwa sebagian besar Bangli yang berjumlah kurang lebih 45 PKl  berada di atas tanah milik pemerintah kota Bekasi sudah kami Tertibkan Senin (28/5/25) yang lokasi PKL  dan Bangli tersebut beradadi depan Gedung Gudang PLN Rt04/ 01  Kelurahan Jatimurni.

Menurut  PLT Lurah Jatimurni Rini , Pihak kecamatan juga sudah  melakukan koordinasi kekantor  Mabes TNI Cilangkap  yang menuju  arah Rumah Perubahan  yanga saat ini  banyak berdiri Bangunan Liar  (Bangli) yang   sudah melanggar ketentuan Perda No 11 tahn 2015 tentang penataan PKL dan Bangli 

"Kami akan  lakukan koordinasi dan tindak lanjutnya sebagai langkah awal perihal  pengelolaan serta  pemanfaatan lahan Bangunan Liar di wilayah jalan raya pintu masuk mabes Cilangkap  Kota Bekasi," lanjut nya

Rini, juga menegaskan, kedepannya tanah tersebut yang merupakan jalur pintu masuk  milik Mabes Cilangkap sebagai upaya mengurangi kemacetan dan beban lalu lintas  milik Pemerintah yang sampai dengan perbatasan Daerah Khusus Jakarta,  tungkasnya (Egi)