Kasus TBC Kota Bekasi tembus angka 9.000, Penabulu-STPI bersama Dinas Kesehatan Kota Bekasi gelar pertemuan lintas sektor

                               

 kepala Dinas kesehatan kota bekasi bersama lintas jaringan sektor Campuran Pemerintah Swasta (DPPM) untuk optimalisasi menyediakan standar pelayanan minimal (SPM) terkait layanan TBC 

KOTA BEKASI LARAS POST –  Konsorsium Komunitas Penabulu-STPI Kota Bekasi Bersama Dinas Kesehatan Kota Bekasi mengadakan pertemuan lintas sektor jejaring Campuran Pemerintah Swasta (DPPM) untuk optimalisasi mencantumkan standar pelayanan minimal (SPM) terkait layanan TBC yang dilakasnakan di Hotel Merapi Merbabu Cut mutia Kota Bekasi Selasa (03/10/2023)

Tingginya angka pasien TBC yang semakin hari terus bertambah, Kota Bekasi hingga Agustus 2023 tercatat ada 9.369 penemuan kasus TBC (Sumber : Ansit TBC Dinkes Kota Bekasi “untuk menekan angka penularan TBC tidak bisa dilakukan jika hanya Dinas Kesehatan saja yang bergerak, akan tetapi membutuhkan keterlibatan multisektoral” Kata Kepala Dinas Kesehatan Tanti Rohilawati pada saat membuka kegiatan.Pertemuan Komunitas Jejaring DPM untuk Optimalisasi memberikan (SPM) terkait layanan TBC.selasa (3 oktober 2023.)

Senada menyampaikan,Bambang Eko “Tantangan kita dilapangan yang terindefisikasi saat ini ada pada keterlibatan multisektoral yang belum optimal, selain itu juga pelaporan kasus TBC masih kurang terutama di Rumah Sakit pemerintah maupun swasta, Kilinik juga DPM. Ucap Bambang Eko, SR Manager Penabulu-STPI Jawa Barat.

                                

“Kami sebagai Komunitas TBC yang aktif, selanjutnya mendampingi kader dalam melakukan investigasi kontak, penyuluhan pada populasi khusus untuk penemuan kasus TBC baru, dan pendampingan pasien TBC Resisten Obat juga pelacakan kasus pasien mangkir tentunya berharap keterlibatan multisektor bisa berjalan optimal. Keterlibatan ini penting untuk mendorong munculnya kebijakan-kebijakan dan dukungan pemangku kebijakan dalam eliminasi TBC di daerah. Tujuannya agar standar pelayanan minimal didaerah diterapkan dan salah satu indikator SPM yang harus diterapkan adalah isu TBC. Karena indikator SPM untuk TBC dapat dicapai salah satunya melalui keterlibatan layanan swasta dalam penemuan kasus, dan dicatat dalam sistem informasi TBC.” Tambah Bambang Eko

Kabid P2P Dinas Kesehatan Kota Bekasi dikesempatan yang sama pada saat menuturkan materi Setda yang tidak sempat hadir mempelihatkan beberapa dasar hukum dan regulasi penanggulangan TBC yang sudah disetujui juga beberapa draft dan rancangan regulasi yang dalam proses pengesahan. Selain itu tampak di power point dari materi yang disampaikan kendala penanggulangan TBC di Kota Bekasi salah satunya adalah jumlah anggaran TBC yang terbatas, Logistis TBC, dan kader TB yang jumlahnya tidak mewakili RW. paparnya.

“Untuk pelibatan lintas sektor regulasinya yang sedang kita usahakan, semoga segera bisa diselesaikan. Selain itu penanggulangan TBC diKota Bekasi sendiri sudah banyak Upaya yang kami lakukan Bersama pemerintah daerah salah satunya inovasi Kecamatan Bebas TBC atau Kebas TBC juga kegiatan workshop, rapat koordinasi dengan pihak terkait untuk program TBC” kata Dr. Vevie.

Pertemuan lintas sektor tersebut melibatkan antara lain, perwakilan dari Bappelitbangda, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, Rumah Sakit, Camat, Puskesmas, dan kader TBC. ( Egi )