Ditjen PPRPT Canangkan Pembangunan Zona Intergitas

Tampak sejumlah pejabat dan pegawai Ditjen PPRPT mengikuti sosialisasi pembangunan Zona Integritas

Jakarta, Laras Post – Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah (Ditjen PPRPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengadakan Sosialisasi Zona Integritas melalui Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Gedung Prambanan, Jakarta, Selasa (30/4/2019).

Sosialisasi dilaksanakan guna mendukung upaya Direktorat Jenderal PPRPT dalam mewujudkan Direktorat Jenderal PPRPT menjadi Satuan Kerja (Satker) pusat pertama yang menerapkan Pembangunan Zona Integritas untuk menuju WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). 

Sebelumnya sejumlah kantor pertanahan daerah telah lebih dahulu mencanangkan Zona Integritas dan mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Hadir sebagai narasumber pada sosialisasi itu, Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Ninik Maryanti, dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung Elijas B. Tjahajadi yang telah sukses menerapkan Zona Integritas dan mendapatkan predikat WBK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB).

Direktur Jenderal PPRPT, Budi Situmorang mengatakan, Kementerian ATR/BPN memiliki visi mewujudkan Kementerian ATR/BPN menjadi Institusi Pengelola Pertanahan dan Tata Ruang Berstandar Dunia di Tahun 2025.

“Untuk menjadi instansi berstandar dunia, dalam melaksanakan tugas harus bisa akuntabel, transparan, clean and clear, dan cepat sehingga tercipta budaya bersih melayani,” ujarnya saat sosialisasi, seperti dikutip dari siaran pers Kementerian ATR/BPN.

Budi Situmorang menegaskan, dalam rangka mendukung terwujudnya Visi Kementerian ATR/BPN Tahun 2025 itu, diperlukan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan sasaran hasil utama, yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta peningkatan pelayanan publik. 

Guna mengakselerasi pencapaian sasaran hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi, lanjut Budi Situmorang, perlu dilakukan upaya pembangunan Zona Integritas pada unit kerja di lingkungan Ditjen PPRPT sebagai _pilot project_ pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dapat menjadi percontohan bagi unit-unit kerja lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

“Kalau kita sudah komitmen wujudkan Zona Integritas untuk menjadi lebih baik, kita harus siapkan integritas dalam diri sendiri untuk menuju bebas korupsi dan birokrasi bersih dan melayani. Kita komitmen bersama, bukan hanya dari pimpinan saja tapi seluruh jajaran,” tuturnya.

Sementara itu, Ninik Maryanti mengungkapkan, pembangunan Zona Integritas di lingkungan Ditjen PPRPT mulai dari tahap pencanangan hingga tahap pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM ditargetkan selesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Ia berharap, para pejabat dan pegawai memiliki komitmen yang tinggi dalam rangka mensukseskan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Ditjen PPRPT.

“Yang dikatakan suatu instansi atau satuan kerja berintegritas adalah mulai dari pimpinan dan seluruh jajarannya mempunyai suatu komitmen untuk tidak korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, itu diwujudkan dengan cara membangun Reformasi Birokrasi yang baik,” tegas Ninik Maryanti.

Ninik Maryanti menegaskan, reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.

Ketika sudah menerapkan ZI, lanjut Ninik Maryanti, diharapkan dalam bekerja nanti dapat mengatur dan mengendalikan jajarannya, untuk selalu berlaku jujur dan mengutamakan transparansi di setiap melakukan pekerjaannya dan yang juga penting adalah mengedukasi pemangku kepentingan serta masyarakat pengguna jasa untuk mengikuti aturan yang berlaku di setiap permohonan pelayanan juga perizinan. (her)