Wakil Bupati Bogor Meminta PNS Kabupaten Bogor Tidak Mengunakan Narkoba

Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan menutup Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) prajabatan untuk CPNSD dari tenaga honorer/K2 golongan III angkatan I dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2019, bertempat di wisma Industri Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Rabu (24/4).

Bogor, Laras Post - Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan menutup Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) prajabatan untuk CPNSD dari tenaga honorer/K2 golongan III angkatan I dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2019, bertempat di wisma Industri Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Rabu (24/4).

Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan menegaskan bagi CPNSD yang terlibat narkoba maka Pemerintah Kabupaten Bogor akan tegas memecatnya.

"64 CPNSD yang merupakan guru honorer ini kan sudah 90 persen lulus, namun apabila dalam tes kesehatan nanti mereka terbukti menggunakan narkotika maka kami akan tegas mencoret atau memecatnya," tegasnya

Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan menegaskan bagi CPNSD yang terlibat narkoba maka Pemerintah Kabupaten Bogor akan tegas memecatnya.

Ia juga menerangkan alasan jajarannya berbuat tegas bagi penyalahguna  narkotika karena dengan menggunakan narkotika bisa membahayakan lingkungan dan sekolah tempat mereka mengajar.

"Kalau mereka menggunakan narkotika itu kan berdampak terhadap lingkungan dan sekolah karena dengan kecanduan mereka bisa menjadi maling untuk bisa membeli narkotika, oleh karena dampak negatif itu kami tegas memecatnya," terangnya.

Selain narkotika, Iwan juga meminta untuk lebih rajin dan disiplin yang selama ini ditunjukkan oleh CPNSD harus tetap dipertahankan setelah mereka lulus menjadi PNS.

CPNSD dari tenaga honorer/K2 golongan III angkatan I dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2019, saat mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat).

"Saya tadi juga meminta mereka setelah menjadi PNS tetap disiplin dan rajin serta  bukannya bermalas-malasan dalam bekerja karena menganggap tidak akan dipecat oleh pemerintah daerah," pinta Iwan.

Mengenai masih banyaknya kebutuhan PNS untuk Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Perhubungan serta Satpol PP, Dia menuturkan akan meminta pemerintah pusat mencabut kebijakan morotarium PNS.

"Kabupaten Bogor masih butuh ribuan PNS hingga setiap tahun kami terus meminta agar kebijakan  morotarium  PNS tersebut dicabut oleh pemerintah pusat, sementara ini untuk kebutuhan tenaga Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) kami menggunakan kebijakan khusus namun itu tidak bisa banyak jumlahnya karena keterbatasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tingkat II," tuturnya. (Andi)