Kementerian ATR/BPN Evaluasi Pelaksanaan PNBP Terpusat

Suasana evaluasi PNBP

Bogor, Laras Post - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan evaluasi pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terpusat, dengan mengusung tema "Prioritas Tepat Sasaran" di Hotel Rancamaya, Bogor, Jawa Barat, Senin (22/4/2018).

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto mengatakan, pengelolaan PNBP ini sangat penting. “Melalui kegiatan evaluasi PNBP seluruh pihak yang berkontribusi dalam pengelolaan PNBP diharapkan dapat makin memahami pengelolaan PNBP,” ujarnya saat membuka rapat evaluasi PNBP yang diselenggarakan oleh Biro Keuangan dan Barang Milik Negara itu.

Untuk mencapai kinerja pelayanan PNBP, menurut Sekjen, dibutuhkan adanya sistem pelayanan kepada masyarakat yang secara terus menerus lebih baik dan lebih menghadirkan kepastian kepada masyarakat.

"Kita harus bisa membuat pencapaian kinerja layanan PNBP, diharapkan di tahun 2019 ini peningkatan PNBP harus lebih tajam dibandingkan tahun sebelumnya," lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Plt. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Gabriel Tribawa mengatakan, untuk meningkatkan pelayanan PNBP, diantaranya dengan membiayai layanan kepada masyarakat dan menjalankan program-program yang dimiliki.

“Program yang kita miliki yaitu program prioritas nasional, prioritas pidana, dan prioritas kelembagaan. Program ini sudah kita laksanakan sejak tahun 2016", jelasnya.

Adapun tujuan diadakannya kegiatan evaluasi ini, adalah untuk melihat bagaimana pelaksanaan PNBP, kendala apa yang dialami? agar dibenahi untuk mencapai layanan PNBP yang lebih baik di tahun 2019.

Peserta yang hadir dalam kegiatan ini sebanyak 203 orang, berasal dari Kementerian Keuangan, yaitu, Direktorat PNBP, dan Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Sedangkan peserta dari Kementerian ATR/BPN terdiri dari Sekretariat Direktoral Jenderal, Sekretariat Inspektorat Jenderal, Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan LP2B, Biro Perencanaan dan Kerjasama, serta Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Kantor Wilayah BPN seluruh Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, dan Kantor Pertanahan Kota Bogor. (her)