AEM Retreat ke-25: Kokohkan Kemitraan Internal untuk Keberlanjutan Integrasi Ekonomi ASEAN

Menteri Perdagangan RI, Enggartiasto Lukita menghadiri rangkaian Pertemuan ASEAN Economic Ministers (AEM) Retreat ke-25 di Phuket, Thailand, pada Selasa (23/4/2019)

Jakarta, Laras Post - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan sembilan Menteri Ekonomi ASEAN kembali bertemu dalam rangkaian pertemuan ASEAN Economic Ministers (AEM) Retreat ke-25 yang berlangsung di Phuket, Thailand pada Selasa (23/4/2019). 

Pada sesi pleno, para Menteri membahas beberapa komitmen integrasi ekonomi ASEAN yang harus segera diimplementasikan pada tahun ini, termasuk prioritas khusus ASEAN di masa keketuaan Thailand tahun 2019 yang mengambil tema “Advancing Partnership for Sustainability”.

Mendag menyebutkan, beberapa isu implementasi dalam kerangka ASEAN Economic Community (AEC) dibahas dalam pertemuan  ini, salah  satunya  yaitu  upaya  memperbaiki  akses  pasar  sesama  negara  anggota ASEAN. 

“Para  Menteri berharap bahwa dengan semakin berkurangnya hambatan perdagangan di antara negara anggota, maka perdagangan intra-ASEAN akan terus tumbuh sebagai kekuatan ekonomi ASEAN,” ujar Mendag seperti dalam rilis yang diterima Laras Post, di Jakarta, pada Selasa (23/4/2019).

Selama kepemimpinan Thailand tahun ini, terdapat 13 prioritas capaian ASEAN yang dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu orientasi masa depan, peningkatan konektivitas, dan keberlanjutan dalam semua dimensi. Pada kesempatan ini, Mendag menyampaikan dukungannya untuk menyelesaikan ketigabelas prioritas tersebut pada tahun ini.

Para Menteri juga membahas beberapa isu terkait revolusi industri 4.0 dan isu-isu baru perjanjian perdagangan bebas (FTA) yang saat ini sedang dihadapi ASEAN dalam membangun kemitraan dengan negara-negara mitra. 

Mendag menyampaikan bahwa seiring dengan perkembangan revolusi industri 4.0, akan ada potensi gangguan pada sektor tenaga kerja ASEAN karena teknologi akan mengambil alih peran manusia di beberapa bidang. “ASEAN perlu mengembangkan angkatan kerja yang fleksibel yang dapat bergerak lintas sektor dan mudah beradaptasi dengan perubahan yang ditimbulkan kemajuan teknologi dan inovasi,” ujarnya.

Dalam pembahasan isu baru perjanjian perdagangan bebas (FTA), Indonesia menyampaikan pandangannya tentang sikap ASEAN yang harus mulai terbuka dalam mempertimbangkan isu-isu baru tersebut. 

Menurut Mendag, ekonomi global semakin terintegrasi, baik lintas negara maupun lintas sektor. Sebagai konsekuensinya, setiap negara tidak dapat mengisolasi isu yang semakin mengemuka dalam ekonomi modern.

“Karena itu, ASEAN jangan hanya bersifat defensif tetapi juga perlu lebih ofensif dalam beberapa isu. Misalnya, perdagangan dan pembangunan berkelanjutan karena ASEAN juga memiliki kepentingan,” lanjut Mendag. 

Menteri Ekonomi ASEAN juga membahas dan menyusun strategi penyelesaian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) pada akhir 2019. Langkah yang ditempuh adalah dengan menegaskan sentralitas ASEAN dan mengonsolidasikan posisi bersama ASEAN untuk disampaikan ke negara mitra FTA.

“Menteri  Ekonomi  ASEAN  akan  bertemu  kembali  di  sela-sela  Konferensi  Tingkat  Tinggi  (KTT) ASEAN bulan Juni mendatang untuk memastikan kemajuan perundingan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan akan melakukan pendekatan dengan India pasca pemilu India dalam format Troika untuk memastikan penyelesaian perundingan RCEP pada 2019,“ tegas Mendag.

Menteri Ekonomi ASEAN juga bertukar pikiran terkait isu Reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (World  Trade  Organization/WTO).  ASEAN  pada  dasarnya  mendukung  agenda  reformasi  WTO dalam rangka memastikan berlangsungnya sistem perdagangan multilateral, bukan karena alasan munculnya perang dagang antara AS dan China. 

Mendag secara khusus menekankan agar ASEAN mendorong perlunya keanggotaan “Appellate Body” (Badan Banding WTO) segera diisi, sebagai prioritas utama dalam Reformasi WTO, agar sistem penanganan sengketa dagang dapat berfungsi kembali.

“ASEAN sepakat bahwa reformasi WTO perlu segera dilakukan dan mendorong agar keanggotaan Badan Banding WTO segera diisi agar dapat  berfungsi kembali dan efektif dalam menangani kasus-kasus sengketa dagang yang terjadi diantara negara anggota WTO,” pungkasnya.

Menteri Ekonomi ASEAN juga berkesempatan membahas kebijakan perdagangan Uni Eropa (UE) yang cenderung proteksionis dan menghambat arus perdagangan produk-produk negara-negara berkembang seperti ASEAN. 

Para Menteri sepakat agar setiap negara anggota ASEAN menginstruksikan  perwakilannya  di  Jenewa  untuk  bersama-sama  menyusun  pernyataan  sikap keras ASEAN atas kebijakan diskriminatif dan proteksionis EU yang sangat merugikan ASEAN.

Di sela-sela pertemuan, Mendag juga melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa negara ASEAN yaitu Vietnam, Filipina dan Thailand. Pertemuan ini membahas penyelesaian hambatan ekspor Indonesia ke negara-negara tersebut. (her, sg)