Pemerintah Tingkatkan Redistribusi Tanah Untuk Kesejahteraan Rakyat

Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pengantar dalam sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Rabu (4/1/17).

Bogor, Laras Post - Pada tahun 2017 ini pemerintah akan lebih fokus pada upaya pemerataan, salah satunya dengan menjalankan kebijakan redistribusi aset dan legalisasi tanah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah terus berupaya keras menurunkan tingkat kesenjangan, baik kesenjangan antar wilayah, kesenjangan antara kaya dan miskin. “Ini menjadi sebuah konsen besar pemerintah kita ke depan,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar dalam Sidang Kabinet Paripurna, pada Rabu (4/1/2017) pagi, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Presiden menyatakan, dalam rangka mengurangi kesenjangan itu, tahun ini dan tahun depan kebijakan redistribusi aset dan legalisasi tanah menjadi sangat penting. “Kita ingin rakyat mendapatkan akses pada tanah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menyampaikan, sehubungan dengan konsesi untuk rakyat ya ng berkaitan dengan tanah-tanah adat, kemudian sertifikat untuk rakyat, juga harus menjadi fokus perhatian bersama dan diakukan secara besar-besaran dalam dua tahun ini.

“Saya kira kepada Menteri (Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional- red) sudah saya sampaikan, kepada Menteri KLH sudah saya sampaikan agar redistribusi aset, reformasi ini betul-betul pada yang sudah dimulai pada akhir tahun 2016 yang lalu. 2017 ini betul-betul bisa dikerjakan lebih masif lagi,” tutur Presiden.

Tingkatkan Program Kerakyatan

Presiden juga meminta agar ditingkatkan lagi program-program dalam memperkuat akses rakyat untuk mendapatkan modal. Pada tahun ini  dan tahun depan, Kredit Usaha Rakyat (KUR) harus menjangkau semakin banyak rakyat, semakin besar jumlahnya, dan semakin mudah cara memperolehnya. “Asuransi untuk ini juga perlu diberikan, ditingkatkan, sehingga kita bisa mendorong keuangan inklusif sehingga rakyat semakin bank-able,” ujarnya.

Presiden menekankan, agar segera direalisasikan apa yang sudah ia perintahkan, yaitu memperluas akses rakyat untuk mendapatkan keterampilan melalui program pendidikan kejuruan, pendidikan vokasi, dan juga vocational training/ pelatihan vokasi yang sudah dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja yang sudah bekerjasama dengan Kadin.

“Saya kira ini nantinya apabila kementerian yang dilibatkan semakin banyak, diikuti oleh Menko, saya kira akses rakyat untuk mendapatkan keterampilan ini benar-benar dalam jumlah yang bukan ribuan tetapi dalam jumlah yang jutaan,” terang Presiden.

Adapun  yang berkaitan dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Presiden ingin agar diperluas lagi pemberiannya.  “Saya tadi malam sudah telepon kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar Kartu Indonesia Pintar bisa diberikan kepada semua anak yatim yang ada di negara kita, dan segera ini bisa kita mulai,” ungkap Presiden.

Sidang Kabinet Paripurna itu antara lain dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Pertahanan Ryarmirzad Ryacudu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakhiri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan pejabat lainnya. (her, sg, ram)