Pembangunan Jabodetabek Harus Terintegrasi

ILUSTRASI  Peta Jabodetabek 

Bogor, Laras Post Online  – Agar tak menimbulkan permasalahan, pembangunan kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) harus memiliki desain khusus dan terintegrasi.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ferry Mursyidan Baldan menegaskan hal itu, saat menyampaikan Keynote Speech pada acara Konferensi Internasional Jabodetabek Study Forum, Selasa (17/3/2015) di IPB International Convention Center (IICC), Bogor, Jawa Barat.

Ferry menyebutkan, gagasan untuk membangun wilayah Jabodetabek sudah ada sejak tahun 1966. “Sudah sekian banyak peraturan, kerja sama, serta perjanjian, tetapi tidak kunjung selesai. Sudah begitu lama hal ini dipikirkan. Saya ingin menggugah kesadaran kita semua,” ujarnya.   

Menurutnya, sejak konsep tersebut dicetuskan, sudah banyak kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, namun tidak kunjung berhasil. Kegagalan terjadi karena semua pihak menganggap pembangunan wilayah hanya sebuah proyek dan terpisah. “Kalau dilihat dalam Jabodetabek saja, warnanya sudah berbeda-beda, padahal seharusnya penanganannya harus satu kesatuan yang utuh,” kata Ferry.

Menteri ATR/Kepala BPN menyatakan, pengelolaan Tata Ruang untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008. 

Ia menjelaskan, khusus untuk wilayah DKI Jakarta dan kawasan Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor, Puncak, telah diterbitkan Perpres nomor 54 tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur.

Menurutnya, kendati memiliki banyak peraturan, semua daerah di Jabodetabek hanya menangani Tata Ruang tanpa dibarengi pengendalian kawasan. “Padahal perencanaan tata ruang Jabodetabek semuanya harus terintegrasi, mulai dari pembangunan hingga transportasi,” jelas Ferry.

Pada kesempatan itu, ia juga mengusulkan, agar dilakukan moratorium pembangunan fisik di wilayah Jabodetabek selama satu atau dua tahun ke depan. “Selama moratorium kita bangun sistem drainasenya,” jelas Ferry. (her)