Gerindra Merasa Berhak Ajukan Pendamping Ahok

Jakarta, Laras Post Online – Setelah presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mundur sebagai Gubernur DKI  dan Ahok menjadi gubernur, maka Wakil Gubernur DKI Jakarta bakal kosong. Partai Gerindra mengklaim memiliki hak untuk mengajukan nama untuk mengisi posisi Wakil Gubernur.

Ketua DPP Partai Gerindra, Desmond J Mahesa menyatakan, apabila hubungan antara PDI-P dan Gerindra tak juga membaik, partainya akan mengusulkan kader Gerindra untuk menjadi wakil gubernur untuk mendampingi Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang akan menjadi Gubernur DKI.

“Apakah kami akan bangun koalisi baru dengan PDI-P atau mengusung sendiri-sendiri, inilah yang akan kami pelajari. Tapi bila tak ada titik temu, bisa jadi juga kan ajukan sendiri-sendiri nanti tinggal bagaimana DPRD saja,” ujar Desmond, Selasa (26/8/2014) di Jakarta.

Desmond mengatakan, anggapan PDI-P bahwa kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta menjadi milik partai berlambang banteng itu hanyalah klaim semata. Menurut dia, tidak ada aturan yang pasti yang mengatur soal keretakan koalisi.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Achmad Basarah mengakui memang tidak ada aturan yang mengatur soal paket koalisi yang retak di tengah jalan dalam hal pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Namun, dia menyebut komposisi gubernur dan wakil gubernur harus sesuai dengan komposisi koalisi saat pasangan itu didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum sejak awal.

“Jadi kalau sekarang gubernur Ahok dari Gerindra, ya wakilnya dari PDI-P. Kalau (wagub dari) Gerindra juga, tidak mencerminkan koalisi yang terdaftar di KPU dong,” kata Basarah.

Untuk menghadapi konflik pemilihan wakil gubernur, Basarah menuturkan, PDI-P sudah mempersiapkan sejumlah skenario hingga kemungkinan terburuk. Saat ini, ucap dia, PDI-P di DPRD DKI Jakarta tengah mengawal pembahasan tata tertib pemilihan gubernur.

“Kalau ternyata ada upaya untuk menjegal PDI-P lagi, tatib itu akan kami gugat ke Mahkamah Agung. Kami yakin MA akan membatalkan tatib tersebut,” ucap anggota Komisi III DPR itu.

Basarah mengungkapkan, semenjak Pemilu Presiden (Pilpres), PDI-P dan Partai Gerindra belum pernah menjalin komunikasi. (donny)