Masalah Korupsi Menjadi Tantangan Besar Bagi Pemerintah Baru
 |
| Capres Terpilih Joko Widodo saat diwawancarai media. |
Jakarta, Laras Post Online – Harapan masyarakat akan dilakukannya pemberantasan korupsi yang lebih cepat, menjadi tantangan besar bagi pemerintah baru kedepan.
Ketua DPW National Corruption Watch (NCW) DPW DKI Jakarta, C Herry SL menyatakan, masalah korupsi akan menjadi tantangan besar bagi pemerintah baru kedepan.
Menurutnya, upaya pemberantasan korupsi saat ini, dinilai masih belum dapat memenuhi harapan masyarakat, sehingga pada calon presiden terpilih masyarakat menaruh ekspektasi yang tinggi untuk lebih menggalakkan pemberantasan korupsi,” ujar C Herry SL, Minggu (17/8/2014) di Jakarta.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Tjahjo Kumolo menyatakan, untuk memerangi korupsi, calon presiden terpilh, Joko Widodo dan Jusuf Kalla dipastikan tidak akan memilih calon menteri yang terkena kasus oleh penegak hukum.
Tjahjo menjelaskan, pemerintah baru akan membentuk kabinet profesional, kabinet kerja dan kabinet bersih, dalam arti tidak menjadi tersangka oleh penegak hukum ataupun terindikasi masalah korupsi.
Ia menyatakan, Jokowi tidak mempermasalahkan soal figur dan asal calon menteri. Termasuk profesional, birokrat, TNI, Polri, pers, akademisi dan kader partai.
“Yang penting figur tersebut sebagai calon pembantu presiden yang dipilih presiden tepat di bidang tugasnya sebagai pembantu presiden dalam arti bisa latar belakang pendidikannya, pengalamannya, memahami dan tahu pola manajemen dan memahami sistem pemerintahan Presidensil dan program-program prioritas yang presiden canangkan,” kata Tjahjo, pada Senin (11/8/2014) di Jakarta.
Menurutnya, kabinet kerja yang akan dibangun Jokowi adalah untuk mempercepat proses peningkatan kualitas pembangunan dan kesejahteraan rakyat. “Saya yakin pola kepemimpinan pemerintahan Jokowi kedepan tidak berbeda dengan kepemimpinan Jokowi selama ini sebagaimana pernah jadi walikota dan gubernur Jakarta,” katanya.
Pernyataan Relawan Jokowi -JK
Hal senada diungkapakan, tiga kelompok relawan pendukung Jokowi-JK yaitu Seknas Jokowi, Projo dan Bara JP, ketiganya mengusulkan jajaran kabinet pemerintahan baru harus diisi orang-orang yang bersih.
Presidium Seknas Jokowi, Muhammad Yamin mengatakan, relawan akan mengawal pemerintahan Jokowi-JK sejak perumusan sampai implementasi kebijakan.
Ia menegaskan, pengawalan itu dibutuhkan agar kebijakan yang diterbitkan nanti mengakomodasi kepentingan rakyat, sesuai visi dan misi yang diusung Jokowi-JK. Untuk mewujudkan kabinet yang bersih dan pro rakyat,
Yamin mengatakan relawan akan membentuk Satgas Pemberantasan Mafia. “Kami akan menggagas Satgas Pemberantasan Mafia karena di semua sektor mafia berkuasa, termasuk bidang ekonomi, energi dan peradilan,” katanya dalam jumpa pers, Selasa (12/8) di Jakarta.
Menurutnya, selama ini pemberantasan mafia oleh aparat penegak hukum hanya berlangsung di hilir. Padahal pemberantasan korupsi perlu dilakukan dari hulu. Upaya pencegahan itu bisa optimal jika masyarakat aktif melawan korupsi. Salah satu cara mewujudkannya dapat dilakukan dengan membentuk Satgas Pemberantasan Mafia.
Yamin menjelaskan, jika mafia dan korupsi tidak diberantas, maka perekonomian Indonesia akan terus terhambat. Misalnya, persoalan subsidi BBM yang tak kunjung tuntas. Menurutnya karut marut subsidi BBM terjadi karena ulah mafia minyak. Sebab, mereka meraih keuntungan dari permasalahan tersebut. Buktinya, sampai saat ini pemerintah belum menambah jumlah kilang pengolahan minyak (BBM).
Pada kesempatan yang sama, Koordinator Nasional Projo, Budi Arie Setiadi mengatakan, relawan sepakat untuk mengawal pemerintahan Jokowi-JK, karena persoalan yang akan dihadapi nanti tergolong berat. “Tantangan yang dihadapi bukan saja bagaimana menyelesaikan warisan masalah dari pemerintahan SBY tapi juga mengimplementasikan program sebagaimana visi dan misi,” ujarnya.
Ketua Bara JP, Sihol Manullang menyatakan, salah satu fokus pengawasan yang akan dilakukan relawan terhadap pemerintahan Jokowi-JK adalah memberantas mafia pupuk bersubsidi. Sebab, selama 10 tahun terakhir kebijakan itu dinilai tidak berjalan efektif untuk membantu petani.
Menurut Sihol, pihaknya juga akan melakukan pengawasan pada impor pangan yang selama ini diwarnai permainan mafia. “impor pangan kerap tidak menakar kebutuhan rakyat. Tapi dilakukan secara berlebihan,” ujarnya.
Ia menjelaskna, Kementerian Perdagangan tak jarang melakukan impor pangan sekalipun kementerian teknis terkait tidak membutuhkan. Selain itu, impor beras yang marak terjadi sebelum pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014.
Pihaknya berjanji akan terus mengawal pemerintahan Jokowi, terutama pada kementerian yang berpotensi mengambil kebijakan yang justru akan menjerumuskan Jokowi. (tim)
Ketua DPW National Corruption Watch (NCW) DPW DKI Jakarta, C Herry SL menyatakan, masalah korupsi akan menjadi tantangan besar bagi pemerintah baru kedepan.
Menurutnya, upaya pemberantasan korupsi saat ini, dinilai masih belum dapat memenuhi harapan masyarakat, sehingga pada calon presiden terpilih masyarakat menaruh ekspektasi yang tinggi untuk lebih menggalakkan pemberantasan korupsi,” ujar C Herry SL, Minggu (17/8/2014) di Jakarta.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Tjahjo Kumolo menyatakan, untuk memerangi korupsi, calon presiden terpilh, Joko Widodo dan Jusuf Kalla dipastikan tidak akan memilih calon menteri yang terkena kasus oleh penegak hukum.
Tjahjo menjelaskan, pemerintah baru akan membentuk kabinet profesional, kabinet kerja dan kabinet bersih, dalam arti tidak menjadi tersangka oleh penegak hukum ataupun terindikasi masalah korupsi.
Ia menyatakan, Jokowi tidak mempermasalahkan soal figur dan asal calon menteri. Termasuk profesional, birokrat, TNI, Polri, pers, akademisi dan kader partai.
“Yang penting figur tersebut sebagai calon pembantu presiden yang dipilih presiden tepat di bidang tugasnya sebagai pembantu presiden dalam arti bisa latar belakang pendidikannya, pengalamannya, memahami dan tahu pola manajemen dan memahami sistem pemerintahan Presidensil dan program-program prioritas yang presiden canangkan,” kata Tjahjo, pada Senin (11/8/2014) di Jakarta.
Menurutnya, kabinet kerja yang akan dibangun Jokowi adalah untuk mempercepat proses peningkatan kualitas pembangunan dan kesejahteraan rakyat. “Saya yakin pola kepemimpinan pemerintahan Jokowi kedepan tidak berbeda dengan kepemimpinan Jokowi selama ini sebagaimana pernah jadi walikota dan gubernur Jakarta,” katanya.
Pernyataan Relawan Jokowi -JK
Hal senada diungkapakan, tiga kelompok relawan pendukung Jokowi-JK yaitu Seknas Jokowi, Projo dan Bara JP, ketiganya mengusulkan jajaran kabinet pemerintahan baru harus diisi orang-orang yang bersih.
Presidium Seknas Jokowi, Muhammad Yamin mengatakan, relawan akan mengawal pemerintahan Jokowi-JK sejak perumusan sampai implementasi kebijakan.
Ia menegaskan, pengawalan itu dibutuhkan agar kebijakan yang diterbitkan nanti mengakomodasi kepentingan rakyat, sesuai visi dan misi yang diusung Jokowi-JK. Untuk mewujudkan kabinet yang bersih dan pro rakyat,
Yamin mengatakan relawan akan membentuk Satgas Pemberantasan Mafia. “Kami akan menggagas Satgas Pemberantasan Mafia karena di semua sektor mafia berkuasa, termasuk bidang ekonomi, energi dan peradilan,” katanya dalam jumpa pers, Selasa (12/8) di Jakarta.
Menurutnya, selama ini pemberantasan mafia oleh aparat penegak hukum hanya berlangsung di hilir. Padahal pemberantasan korupsi perlu dilakukan dari hulu. Upaya pencegahan itu bisa optimal jika masyarakat aktif melawan korupsi. Salah satu cara mewujudkannya dapat dilakukan dengan membentuk Satgas Pemberantasan Mafia.
Yamin menjelaskan, jika mafia dan korupsi tidak diberantas, maka perekonomian Indonesia akan terus terhambat. Misalnya, persoalan subsidi BBM yang tak kunjung tuntas. Menurutnya karut marut subsidi BBM terjadi karena ulah mafia minyak. Sebab, mereka meraih keuntungan dari permasalahan tersebut. Buktinya, sampai saat ini pemerintah belum menambah jumlah kilang pengolahan minyak (BBM).
Pada kesempatan yang sama, Koordinator Nasional Projo, Budi Arie Setiadi mengatakan, relawan sepakat untuk mengawal pemerintahan Jokowi-JK, karena persoalan yang akan dihadapi nanti tergolong berat. “Tantangan yang dihadapi bukan saja bagaimana menyelesaikan warisan masalah dari pemerintahan SBY tapi juga mengimplementasikan program sebagaimana visi dan misi,” ujarnya.
Ketua Bara JP, Sihol Manullang menyatakan, salah satu fokus pengawasan yang akan dilakukan relawan terhadap pemerintahan Jokowi-JK adalah memberantas mafia pupuk bersubsidi. Sebab, selama 10 tahun terakhir kebijakan itu dinilai tidak berjalan efektif untuk membantu petani.
Menurut Sihol, pihaknya juga akan melakukan pengawasan pada impor pangan yang selama ini diwarnai permainan mafia. “impor pangan kerap tidak menakar kebutuhan rakyat. Tapi dilakukan secara berlebihan,” ujarnya.
Ia menjelaskna, Kementerian Perdagangan tak jarang melakukan impor pangan sekalipun kementerian teknis terkait tidak membutuhkan. Selain itu, impor beras yang marak terjadi sebelum pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014.
Pihaknya berjanji akan terus mengawal pemerintahan Jokowi, terutama pada kementerian yang berpotensi mengambil kebijakan yang justru akan menjerumuskan Jokowi. (tim)
Post a Comment