Panglima Jamin TNI Netral

Panglima TNI Jenderal TNI , Moeldoko bersama Ketua KPU
Husni Kamil Manik.

Jakarta, Laras Post Online – Netralitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi semakin diragukan pasca Presiden SBY memperingatkan agar TNI menjaga netralitas dan tak terseret arus politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juli nanti. Terlebih muncul isu yang menyebutkan keberpihakan Babinsa pada salah satu pasangan Capres.
Menanggapi hal ini, Panglima TNI Jenderal Moeldoko kembali meminta, agar seluruh jajaran TNI tidak ditarik ke dalam ranah politik. “Jajaran TNI harus netral di pada pemilihan presiden 2014. Saya sudah tegaskan seluruh jajaran TNI harus netral, dan tidak ditarik - tarik ke dalam kancah politik,” kata Moeldoko, Kamis (5/6/2014) di Gedung DPR-RI Jakarta.
Pada acara Rapat Koordinasi Nasional Pemantapan Pilpres 2014 di Sentul, Jawa Barat, SBY mengingatkan agar para petinggi TNI-Polri tetap menjaga netralitas. “Bagi jenderal, laksamana dan marsekal yang ingin aktif di politik, di tim sukses, saya persilakan mengundurkan diri,” kata SBY saat berpidato di hadapan para kepala
daerah dan perwira tinggi TNI/Polri.
SBY menegaskan, bagi perwira tinggi setingkat panglima TNI, kepala staf masing-masing angkatan baik darat, udara, laut dan Kapolri bisa langsung mengajukan diri ke presiden. Sementara tingkatan di bawahnya bisa mengajukan ke masing-masing pimpinan satuan. “Akan saya setujui, dan saya doakan bahkan,” kata SBY.
Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI Fuad Basya menyatakan, sampai saat ini pihaknya memastikan anggota TNI dalam posisi netral.
Dia menegaskan, jika terbukti dan ditemukan ada anggota TNI yang tidak netral, hukuman akan menanti. “Itu kan perintah Panglima, kalau melanggar perintah Panglima tentu ada hukumannya. Hukumannya tergantung tingkat kesalahannya. Kalau berat bisa pemecatan,” ujar Fuad.
Menyinggung soal laporan adanya Babinsa yang mengarahkan warga untuk mendukung salah satu pasangan Capres, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Andika Perkasa mengatakan, KSAD Jenderal Budiman mengaku sudah menerima laporan berita tersebut.
Menurut dia, sebagai tindak lanjut, KSAD langsung memerintahkan Asisten Operasi KSAD dan Wakil Asisten Pengamanan KSAD untuk melakukan teleconference dengan seluruh Pangdam. Dengan tujuan guna menekankan ke jajaran masing-masing tentang posisi netral Prajurit TNI AD pada Pilpres 2014. “Teleconference ini dilakukan pada Kamis (5/6) jam 13.00 dari Mabes TNI AD,” ujarnya, Jumat (6/6) di Jakarta.
Menurut Andika, KSAD juga memerintahkan untuk mengusut tuntas dugaan keberpihakan Babinsa di Jakpus tersebut. Pasalnya, sejak sebelum Pemilu Legislatif 9 April lalu, KSAD sudah berulang kali menegaskan sikap netralitas prajurit TNI AD dalam Pemilu 2014.
Ia menegaskan, KSAD akan tetap memegang komitmen tersebut untuk memastikan Pemilihan Presiden 2014 berlangsung tanpa ada intervensi dan tekanan dari pihak manapun, termasuk dari Prajurit TNI AD sendiri.
“KSAD sangat serius dalam menangani dugaan keberpihakan Babinsa di Jakpus kepada Capres tertentu. KSAD akan memberi sanksi kepada mereka sesuai temuan dalam pemeriksaan kalau memang terbukti,” tegas Andika.
Sementara itu, Mantan Panglima TNI Jenderal (Purnawirawan), Djoko Santoso menghimbau seluruh masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan isu-isu politik yang bertujuan memecah belah bangsa Indonesia. “Isu Babinsa baru mencuat kali ini saja,” ujarnya, Sabtu (7/6/2014) di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat.
Menurutnya, selama menjabat Panglima TNI tahun 2009, dirinya telah mencetak prajurit-prajurit yang handal dan netral. “Saat saya menjabat menjadi Panglima TNI tidak ada Babinsa yang terlibat dalam pemilu karena TNI bersifat netral,” katanya.
Ia menegaskan, dirinya juga tidak mau TNI dirusak dengan hilangnya sikap netralitas yang dilakukan oleh beberapa oknum atau pihak lain karena hal ini akan merusak nilai kesatuan dan persatuan bangsa. (tim)