Penggunaan Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Belum Optimal

Penduduk miskin Indonesia mencapai 65 juta jiwa.

Malang, Laras Post  Online – Anggaran penanggulangan kemiskinan cukup banyak. Dalam APBN 2014, anggaran - anggaran penanggulangan kemiskinan mencapai sekitar Rp 620 Triliun. Namun tingginya anggaran tidak diimbangi dengan menurunnya jumlah angka kemiskinan.

Hal tersebut diungkapkan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Ali Masykur Musa saat ditemui di sela Seminar Nasional bertema ‘Mencari Model Kebijakan dalam Mendukung Percepatan Penanggulangan Kemiskinan’ , Kamis (27/3/2014) di FISIP Universitas Brawijaya Malang.

Ia menyatakan, jumlah penduduk miskin di Indonesia sampai saat ini mencapai 65 juta jiwa, atau sekitar 14 persen dari total jumlah penduduk. Tak seimbangnya jumlah anggaran dengan jumlah warga miskin ini disebabkan adanya ketimpangan yang dilakukan pemerintah dalam hal penanggulangan kemiskinan. “Anggaran ketahanan pangan saja jumlahnya sebesar Rp 22 Triliun, tetapi hal itu tidak signfikan dengan percepatan penanggulangan kemiskinan,” tegasnya.

Selama ini, program yang diorientasikan oleh pemerintah tidak mengacu pada bidang industri pertanian. Padahal industri pertanian perlu digalakkan demi mendukung swasembada pangan. “Pemerintah harus mendorong swasembada pangan. Sementara ini swasembada pangan masih belum terwujud, sehingga pemerintah harus impor,” tuturnya.

Menurutnya, faktor penyebab tingginya angka kemiskinan, juga adalah pertumbuhan ekonomi yang tidak bertumpu pada sektor riil. Pertumbuhan ekonomi saat ini rata-rata sebesar 6 persen per tahun, namun mayoritas hanya bertumpu pada sektor ekonomi makro. “Pertumbuhan ekonomi tidak paralel dengan percepatan penanggulangan kemiskinan,” jelasnya.

Ia berharap, pemerintah lebih menekankan pembangunan secara merata. Selain itu, pemerintah juga perlu menambah anggaran di bidang pertanian. “Subsidi pertanian tahun 2014 hanya sebesar Rp 20 Triliun, sedangkan jumlah petani sangat banyak, mencapai 35 juta jiwa,” ujarnya. (lp)