Reformasi SDM Aparatur Negara Hadapi Tantangan Global

Diskusi dengan tema Teguh Membangun Pemerintahan yang Bersih dan Modern' di Bina Graha, di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Rabu (27/3).

Jakarta, Laras Post - Pada tahun 2024, ASN Indonesia diharapkan memiliki integritas tinggi, berjiwa nasionalisme, memiliki wawasan global, serta penguasaan terhadap teknologi informasi dan bahasa asing, 

Tak hanya itu ASN mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, serta memiliki jiwa kewirausahaan (entrepreneurship). 

Untuk itu reformasi SDM aparatur negara merupakan hal mutlak dalam upaya menghadapi tantangan global ke depan. 

Hal itu dikatakan Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Dwi Wahyu Atmaji yang mewakili Menpan RB, Safrudin pada acara diskusi media bertemakan 'Teguh Membangun Pemerintahan yang Bersih dan Modern' di Bina Graha, di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Rabu (27/3). 

Dahulu ada anggapan bahwa pimpinan kementerian/lembaga yg berasal dari daerah A, akan memilih pejabat dari daerah yang sama. Sifat mementingkan kedaerahan atau primordial seperti itu ditemui ketika belum terjadi reformasi birokrasi. 

"Sekarang yang sedang kita hadapi adalah revolusi industri 4.0," ucapnya

Dengan optimalisasi sistem merit, kini kompetensi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) harus sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh suatu jabatan.

Untuk mewujudkan Smart ASN, dibutuhkan abdi negara yang berdaya saing. Untuk itu pemerintah memperbaiki kualitas ASN dimulai dari sistem rekrutmen.

Rekrutmen CPNS sudah menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang mereduksi adanya kecurangan dan calo, serta pendaftaran secara online. "Pendaftaran sudah online. Itu sangat membantu masyarakat, bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja," imbuhnya.

Penerapan sistem merit ini juga diapresiasi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) RI tahun 2003-2008, Jimly Asshiddiqie. "Kalau dulu penerapan sistem merit belum optimal. Ada faktor primordial masih membudaya," jelasnya pada kesempatan yang sama.

Namun tak berarti penerapan sistem ini sudah sangat baik. Ia menilai masih terus dibutuhkan pengembangan. Dijelaskan, yang dibutuhkan untuk pengembangan sistem merit adalah sistem aturan yang harus diperbaiki, perbaikan kelembagaan, serta SDM aparatur yang terus beradaptasi dengan perubahan. "Kita masih perlu penataan yang terpadu," tandas Jimly.

Pada diskusi tersebut turut dihadiri Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Sofian Effendi, Deputi II KSP Kantor Staf Presiden, Yanuar Nugroho.(sg)