Desa Kajarharjo Kebut Pembangunan Infrastuktur

Banyuwangi Laras Post – Pembangunan sarana infrastruktur menjadi prioritas utama dalam program Desa Kajarharjo, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi. Hal itu ditegaskan Kepala Desa Kajarharjo, Drs Suharto, kepada Laras Post, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (27/12/16) siang lalu.

Kades Kajarharjo menjelaskan, prioritas tersebut didasari oleh realita dilapangan bahwa masyarakatnya sangat memerlukan sarana infrastruktur yang lebih baik dari sebelumnya. Hal itu dihimpun pemerintah desa dari berbagai aspirasi masyarakat yang disampaikan di setiap forum pertemuan.

“Program prioritas kami didasari oleh berbagai aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Kami tampung, lalu kami musyawarahkan dan alhamdulillahh hingga di penghujung tahun ini kami sudah merealisasikannya hingga sembilan puluh persen,” jelas Suharto.

Secara umum, lanjut Kades, aspirasi masyarakat yang dihimpun pemerintah desa dibidang pembangunan meliputi pembangunan jalan lingkungan, paving nisasi dan plengsengan penahan bahu jalan. Karena diakuinya, hal tersebut merupakan kebutuhan yang sangat diharapkan oleh masyarakatnya. Kades menambahkan, selain pembangunan jalan lingkungan,pemerintah desa juga baru saja menyelesaikan beberapa pavingnisasi di beberapa wilayah. Disinggung soal pembiayaan, Kades Kajarharjo menegaskan bahwa pembangunan infrastuktur yang jumlahnya 14 titik di 6 Dusun, itu semua dananya dari Dana Desa (DD).

“Sekali lagi saya pribadi dan seluruh staf desa akan mengedepankan pelayanan dan pembangunan fisik,supaya masyarakat desa kajarharjo sama-sama bisa menikmati dan merasakan apa yang menjadi program pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten dan pusat,” tegasnya.

Namun demikian, masih kata Kades, saat program bantuan pemerintah diterima, pemerintahnya akan selalu menyalurkannya sesuai dengan juklak dan juknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan pantauan Laras Post, saat ini pemerintah Desa Kajarharjo tengah melaksanakan pembangunan taman desa,juga pintu gerbang kantor desa dan plengsengan, melanjutkan program pembangunan pemerintah sebelumnya yang sempat tertunda. (MS/IJ)