Kecewa 118 partai dalam Pemilu 1955 Bung Hatta Berniat Sempurnakan Maklumat X (Eks).

Peter A. Rohi

Foto pers conferensi Hatta di rumah gubernur Jatim,
Samadikun, 23 Agustus 1955.

Laras Post - Pemilihan Umum masih jauh. Tapi inilah sebuah fakta tentang jumlah partai politik yang ideal menurut Bung Hatta, seorang founding fathers kita. Berbeda dengan Bung Karno yang lebih suka pada suasana “gegap gempita revolusi”,  Bung Hatta adalah seorang pemimpin yang lebih suka ketenangan dan dikenal intelektualitas dan rasionalitas dalam berfikir dan mengambil keputusan.

Tetapi dalam hal system partai tunggal atau multi partai, sikap Bung Hatta berbeda. Ia lebih suka gegap-gempita pafrta-partai dari pada hanya sebuah partai tunggal sebagaimana diimpikan Bung Karno.  

Pemilihan Umum merupakan sarana demokrasi sebagai kewajiban konstitusonal yang diamanatkan UUD 1945, bahwa kedaulatan berada dalam tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) (UUD 1945 sebelum diamandemen).

Semula Bung Karno berkehendak mendirikan kembali Partai Nasional Indonesia, dan partai ini  akan menjadi satu-satunya partai politik di Indonesia. Tetapi tanggal 31 Agustus dikeluarkan keputusan penundaan persiapan pembentukan Partai Nasional Indonesia itu dan segala urusan yang menyangkut kegiatan politik diserahkan pada Komite Nasional (KNIP).

Dengan sendirinya pendirian satu partai tunggal itu pun ditunda. Tetapi tanggal 5 Oktober 1945 pemerintah mengumumkan bahwa dalam waktu dekat pemerintah akan melakukan  persiapan untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Untuk menyambut pemilihan umum itu, tanggal 3 November 1945 dalam sebuah rapat yang dipimpin Wakil Presiden Moh. Hatta, pemerintah menerima anjuran BP KNIP  dan mengeluarkan Maklumat No. X (eks) tentang pendirian parta-partai politik. Tujuannya adalah  supaya rakyat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk dapat ikut serta dalam memperkuat perjuangan demi menjamin keamanan rakyat.   

AFNEI dan Jenderal Christison

Bisa dimaklumi bahwa Maklumat X ini dibuat dengan tujuan memberikan kesempatan pada masyarakat untuk ikut serta dalam urusan keamanan. Masalah utamanya adalah terjadi pendaratan sekutu di Surabaya menyusul insiden bendera di Tunjungan yang memicu kemarahan rakyat. Sepuluh hari setelah insiden itu Pasukan AFNEI (Allied Forces in the Netherlands East Indies) di bawah Jenderal Christison mendarat di Jakarta.

Dibentuknya pasukan Sekutu dengan nama AFNEI saja sudah mengandung konotasi bahwa  Sekutu tidak menganggap kemerdekaan Indonesia, dan masih menjadi milik Hindia Belanda. Dengan begitu Christison membawa missi tersembunyi Sekutu dalam menjalankan keputusan Postdam yaitu mengembalikan Indonesia kepada “pemilik”nya, yaitu Belanda.

Buku2 penunjang referensi, Detik dan Peristiwa, Kementrian Penerangan 1950, Jawa Timur Membangun 1955, Kronik Recvolusi Indonesia 1945, Pramoedya Ananta Toer, Mengenal Kabinet RI Drs Miswar Djamily, 30 Th Indonesia Merdeka jilid 1. Setneg RI 1975.

Walau secara resmi Christison mengatakan tugasnya adalah melucuti tentara Jepang dan mengembalikan tawanan perang dan  orang interniran, tetapi Christison menambahkan  bertugas juga untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum yang serta-merta  menyinggung perasaan bangsa Indonesia yang sudah merdeka.  

Posisi Soekarno dan Hatta di mata Sekutu adalah kolaborator dengan Fasis Jepang, karena itu dengan entengnya Christison mengumumkan bahwa dia tidak bersedia berunding dengan siapa pun. Semua itu mempengaruhi keputusan Hatta mengeluarkan Maklumat X menyusul meminta pada Bung Karno untuk mengangkat Bung Sjahrir sebagai Perdana Menteri. Bung Sjahrir yang bukan kolaborator inilah yang kemudian diterima berunding dengan Chritison dan Van Mook.

Partai Bentuk Laskar

Keluarnya Maklumat X disambut antusias oleh para pemimpin rakyat. Maka dalam dua bulan saja berdirilah 10 partai, masing-masing Masyumi, PKI, PBI, PRD (Partai Rakjat Djelata), Parkindo, PSI, PRS (Partai rakyat Siosialis pimpinan Sutan Sjahrir yang kemudian bergabung dengan PSI pimpinan Amir Sjarifuddin), PKRI, Permai, serat menyusul kemudian PNI yang terdiri dari berfusinya beberapa partai yang lebih dahulu berdiri seperti PRI (Partai Republik Indonesia), GRI (Gerakan Republik Indonesia) dan SRI (Serikat Rakyat Indonesia).

Setelah itu tampaknya pertumbuhan partai terhenti karena bangsa kita sedang menghadapi agresi militer yang dilancarkan Belanda. Rencana Pemilhan Umum pun tertunda. Partai-partai yang telah berdiri ikut serta dalam perjuangan melawan agresi Belanda itu tidak saja melalui perjuangan politik, tapi tokoh-tokohnya juga mendirikan laskar-laskar bersenjata seperti laskar Hizbullah, laskar Pesindo, laskar Darul Islam dll.  

Tampaknya pertumbuhan partai-partai politik mengalami titik jenuh itu baru tumbuh menjamur menjelang pemilihan umum 1955, bahkan mencapai  hamper 12 kali lipat, yaitu dari 10 partai menjadi 118 partai politik yang tercatat sebagai peserta pemilihan umum. Bung Hatta paling kecewa menghadapi kenyataan itu, terutama karena partai-partai itu sebagian besar memiliki azas perjuangan yang sama. Benih perpecahan bisa mengancam republik muda ini.

Pers Konperensi Hatta

Hanya tiga minggu sebelum Pemilihan Umum, tanggal 23 Agustus 1955, Bung Hatta melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur selama sembilan hari. Agenda kunjungan yang pertama adalah pers konperensi di rumah Gubernur Jawa Timur R. Samadikun.  

Menjawab pertanyaan wartawan tentang kabinet dan pemerintahan serta partai politik menghadapi situasi Pemilihan Umum yang sedang menghangat, Bung Hatta secara sistematis mengatakan tugas formatur seratus persen baru dapat dilakukan apabila partai-partai besar dapat dihimpun dalam satu kabinet. Tapi hal seperti itu telah mengalami kegagalan dengan susunan kepartaian yang terlalu banyak dalam parlemen yang menyebabkan tersebarnya keberadaan orang-orang pandai yang dibutuhkan dalam pembentukan kabinet oleh formetur. Akibatnya terjadilah “koehandel” (dagang sapi) yang terbawa oleh situasi kepartaian yang terlalu banyak.

Wakil Presiden Moh. Hatta menilai, sebanyak-banyaknya partai di negeri ini cukup dibatasi dengan cuma enam partai saja yaitu satu Partai Islam, satu Partai Nasional, satu Partai Sosialis, satu Partai Komunis, satu Partai Kristen, dan satu Partai Katolik. Pernyatan itu secara implisit mengandung niat Bung Hatta untuk melakukan penyesuaian dalam Maklumat X yang dikeluarkannya yang menyebabkan alasan partai-partai menjamur yang merusak iklim kepartaian di negeri ini.  

              

Tentu saja pernyataan Bung Hatta itu, merupakan niat penyederhanaan dan pembatasan dari Maklumat X (eks) yang ditandatanganinya sendiri dan sama sekali tidak berarti bahwa dia menyetujui sistem partai tunggal. Tentu saja tujuan membentuk partai-partai bukan lagi menghadapi ancaman kemanan dan ketertiban umum, sebagaimana ancaman terhadap kemerdekaan Negara ini ketika dikeluarkannya Maklumat X. Kini, tentu saja tujuan multi partai itu adalah untuk memperoleh iklim politik demokratis yang ideal bagi membangun kesejahteraan masyarakat.   

Penutup

Sayang sekali setelah pemilihan umum 1955, terjadi banyak ketidak-cocokkan antara Dwi Tunggal     Soekarno dan Hatta sehingga niat itu tidak sempat dikemukakan secara resmi. Tak lama sesudah itu Bung Hatta mengundurkan diri untuk selamanya dari pemerintahan.

             

Tentu akan terjadi polemik hebat, bila ada niat untuk melakukan pembatasan partai untuk meneruskan keinginan Hatta agar tidak bertumbuh partai “mumpung”, untuk menghindari terjadinya koehandel, atau dagang sapi dalam pemerintahan.  Di Amerika Serikat, negeri dedengkotnya demokrasi, orang hanya membutuhkan dua partai.   Dengan partai yang sedikit itu tokh demokrasi bisa berjalan. Tentu hal itu tergantung dari niat (pemilik) partai-partai itu sendiri. (@)