Bung Karno Dan Kesultanan Yogyakarta

Oleh Peter A. Rohi.Direktur Soekarno Institute

Bung Karno tiba di Kupang dengan pesawat Garuda Indonesian Airways Pada tahun 1953 Bung Karno tiba di Kupang dengan pesawat Garuda Indonesian Airways  untuk berunding dengan Dewan Raja-raja Timor. Tampak Bung Karno disambut Raja Kupang, Alfonsus Nisnoni.  Ayahanda saya yang berbadan gemuk berbaju putih, berdiri di belakang agak sebelah kiri.

Laras Post - Hari Kamis pekan lalu (7 januari 2016), Kanjeng Bandoro Pangeran Haryo (KBPH) Prabu Suryodilogo dilantik menjadi Kanjeng Gusti Pangeran Arya Paku Alam X. Ia sekaligus menjadi Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mendampingi Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Kesultanan di tengah-tengah Republik Indonesia yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia memang terasa aneh. Itulah sebabnya beberapa anggota DPR RI pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berusaha untuk membubarkan kesultanan itu dengan cara melakukan pemilihan Gubernur dan wakil sama seperti wilayah lainnya di negeri ini.

Tampaknya para angota DPR RI itu tidak memahami keputusan Bung Karno pada masa revolusi. Sultan Yogyakarta saat itu, Hamengku Buwono IX berusaha menyelamatkan republik yang baru diproklamirkan ini.

“Sultan menawarkan kepada Bung Karno agar memindahkan ibukota ke Yogyakarta selama keadaan belum normal, “ ungkap Bung Karno ketika menemui Dewan Raja-Raja Timor di kedeiaman Raja Kupang Alfonsus Nisnoni tahun 1953.

“Dengan demikian negara ini bisa diselamatkan.”  Bung Karno meresa perlu menemui Raja Kupang, karena ia adalah Ketua Dewan Raja-raja Timor.  Yang disebut Dewan Raja-raja Timor yaitu yang meliputi kesultanan di Sumbawa dan kerajaan-kerajaan di Sumba, Flores, Timor dan pulau-pulau lainnya seperti Sabu, Rote, Alor, Pantar dan lain-lain. Dulu disebut Timor dan daerah taklukanya.

Ayahanda saya, Oni Rohi yang menjadi sekretaris kerajaan Fatuleu yang mengikuti pertemuan itu menirukan ucapan Bung Karno. “Semua kerajaan di Indonesia akan di hapus, tinggal kesultanan Yogya  karena jasanya menyelamatkan republik kita.”

Pengumuman untuk menghapus kerajaan itu sebenarnya sudah diucapkan Bung Karno sehari sebelumnya ketika ia berpidato di Lapangan Perse, Ende. Di kota yang pernah menjadi tempat pembuangannya itu memang Bung Karno memiliki hubungan yang kurang baik dengan kaum feodal di sana.

Pernah suatu ketika Bung Karno terpaksa turun dari sepedanya saat melewati depan sebuah rumah bangsawan yang sedang mengadakan pesta. Bung Karno terenyuh melihat perbedaan perlakukan terhadap tamu yang bangsawan dan ambtenar, dengan rakyat biasa. Para bangsawan dan ambtenar duduk di kursi sedang rakyat duduk dilantai.

Sempat terjadi dialog yang agak panas antara Bung karno dengan tuan pesta. Akhirnya Bung Karno menyadari bahwa belum tiba saatnya kaum jelata memperoleh hak yang sama dengan kaum bangsawan. Karena itu pula Bung Karno merasa perlu untuk memproklamirkan pembubaran kerajaan-kerajaan justru di Ende, tempat dia pernah berselisih dengan kaum bangsawan di situ.

“Hebatnya”, kata ayah “semua raja-raja menyadari akan kehilangan kedudukan yang terhormat itu, tetapi demi kemerdekaan dan demi demokrasi, para raja-raja tidak berkeberatan membubarkan  kerajaan mereka dan bersedia menjadi rakyat biasa.

Masih menurut cerita ayah, Bung Karno bilang Sultan Yogya pun mengehendaki kesultanannya akan berakhir sesudah dia. “Karena itu Sultan tidak memiliki permaisuri, agar tidak ada putera mahkota”, kata ayah.

Tetapi kemudian cerita ayah tidak terbukti. Saya pun merasa perlu adanya kesultanan yang dipertahankan sebagai symbol benteng terakhir budaya bangsa.***