Meski Berlangsung Alot DPR Sahkan RAPBN 2016

Rapat Paripurna DPR RI beberapa waktu lalu. 

Jakarta, Laras Post - DPR RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, melalui sidang paripurna yang berlangsung alot, pada Jumat (30/10/2015).

Pengesahan APBN 2016 dilakukan melalui lobi antara pemerintah dengan DPR, dengan dua catatan, Pertama pemerintah harus menjadikan catatan-catatan dari seluruh fraksi menjadi bagian utuh yang harus dilaksanakan. 

Kedua, pemerintah dan DPR sepakat menghentikan sementara pemberian anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN). Alokasi PMN sebesar Rp 40,4 triliun kepada PMN harus dikembalikan ke komisi terkait untuk dibahas ulang dan baru bisa dialokasikan dalam APBN Perubahan 2016. 

Sebelumnya perdebatan panjang mewarnai pengesahan APBN 2016 PMN kepada 26 BUMN menjadi sorotan utama dalam pembahasan ini.

Salah satu fraksi yang paling gencar menyoroti masalah PMN adalah gerindra, yang menilai pemerintah tidak sepantasnya memberikan PMN kepada BUMN. Justru sebaliknya BUMN seharusnya memberikan kontribusi berupa dividen, bukan justru membebani APBN.

Fraksi Gerindra menilai, pemerintah seharusnya mengalokasikan PMN untuk peningkatan alokasi dana desa, kedaulatan pangan, dan penganggulangan kebakaran hutan, bukan kepada BUMN.

Nampaknya, Gerindra menjadi satu-satunya fraksi yang sempat menolak pengesahan RAPBN 2016. Sementara sembilan fraksi lainnya menerima sekalipun mengemukakan beberapa catatan.

Namun Gerindra akhirnya dapat menerima RAPBN 2016 untuk disahkan menjadi Undang-undang (UU), setelah Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro bertemu dengan Ketua Umum Gerindra untuk menjelaskan perihal penyusunan dan perencanaan RAPBN 2016.

Kompromi 

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menyatakan, pembahasan RAPBN 2016 tidak akan deadlock. Pemerintah meyakini, anggota DPR dan pemerintah pasti tujuannya sama, yakni agar APBN itu untuk mensejahterakan rakyat.

“Kita akan cari kompromi dan  jalan keluar karena persoalan yang sekarang ini dipermasalahkan oleh beberapa fraksi dan anggota dewan mudah-mudahan bisa ambil jalan keluarnya,” kata Pramono kepada wartawan saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan aktivitas di kantor Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), Kamis (29/10/2015) siang. (tim)