Jokowi Blusukan Lagi Bagikan KIS, KKS Dan KIP Paten Di Klaten dan Sleman
Presiden Jokowi saat berdialog bersama siswa SMP siswi SD di Klaten. |
KIS dibagikan kepada 1.646 peserta PBI di Klaten dan 4.414 peserta PBI di Sleman. Penyerahan KIS untuk peserta PBI di Klaten dilakukan secara simbolis di Sekolah Dasar Negeri 2 Temuwangi, Kecamatan Pedan.
Selain KIS, Jokowi juga membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). "Jangan sampai ada yang sakit. Tapi kalau pas kita sakit, sudah pegang ini (KIS - red) jadi tenang," ujar Jokowi kepada ratusan warga penerima KIS.
Presiden Jokowi ketika berdialog dengan para siswa SD mengatakan, bahwa dirinya semasa sekolah tidak pakai sepatu. Belajar habis magrib sampai pukul 23.00 malam. Namun saat ini ketika anak-anak SD ditanya, kata Jokowi, mereka menjawab belajar dari jam 7 malam sampai jam 8 malam. �Saya minta pada kalian anak-anak harus belajar lebih banyak lagi ya, agar pintar diakhir kelak,� ujarnya.
Pembagian KIS kali ini merupakan tahap kedua. Dengan adanya KIS, warga kurang mampu bisa berobat secara gratis. Setelah pembagian KIS selesai di Klaten, Jokowi beserta rombongan bertolak ke Sleman.
Sejak diluncurkan 3 November 2014 lalu, KIS telah didistribusikan sebanyak lebih dari 4 juta kartu atau 4.426.010 kartu kepada peserta PBI yang tersebar di 18 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, pembagian KIS, KIP, dan KKS rencananya juga akan dihadiri oleh Jokowi di 12 kabupaten dan kota di 9 provinsi. "Kartu ini Insya Allah saat Bapak Ibu menerima sudah bisa langsung digunakan," kata Puan.
Di tahun 2015, BPJS Kesehatan bersama Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan menargetkan pendistribusian KIS sebanyak 81.973.990 untuk segmen peserta PBI secara bertahap. Selain kepada PBI, KIS tahun ini juga telah diserahkan secara bertahap pada sejumlah buruh sejak 18 April 2015.
Penyerahan KIS ini juga dihadiri oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Cabut Ijin Rumah Sakit Menolak KIS
Sementara itu bagi rumah sakit yang tak mau menerima KIS akan dicabut ijinnya. "Bagi rumah sakit swasta yang tidak mau menerima dan melayani masyarakat pemegang KIS, maka ijinnya akan dicabut," ujar Jokowi kepada Laras Poss Online.
Jokowi bahkan menegaskan akan memaksa seluruh rumah sakit swasta di Indonesia untuk menerima dan melayani KIS. "Ini memang belum semua rumah sakit, hanya yang negeri. Tapi akan saya paksa semua rumah sakit harus terima ini (KIS-red),� janjinya pada Senin (4/5/2015) di SD Temuwangi 2, Dusun Temuwangi, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten.
Secara terpisah Ketua Umum LSM Networ for Corruption Watch (NCW), C Herry SL mengatakan, seluruh rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta harus mendukung pelaksanaan program KIS, karena masalah pemeliharaan kesehatan, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi menjadi tanggungjawab semua elemen bangsa.
Ia menilai setuju, dikenakan saksi tegas kepada pihak rumah sakit swasta, jika ada yang menolak untuk melayani pasien pengguna KIS. �Saya kira memang harus ada sanksi bagi rumah sakit yang menolak melayani pengguna KIS,� tegasnya.
Menurutnya, pelaksanaan program KIS sesuai dengan janji Jokowi saat kampanye, cukup bagus karena akan meningkatkan mutu kesehatan bangsa dan akan meningkatkan produktivitas, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
C Herry SL berharap, pembagian KIS segera dilakukan menyeluruh secara nasional dari Sabang sampai Merauke, dengan demikian tingkat kesehatan rakyat secara merata akan lebih baik.
(Her/sgh/ram)
Jokowi bersama para menteri kabinet dan Gubernur Jateng pada acara penyerahan kartu KKS, KIS dan KIP |
No comments