Serahkan IHPS I Th. 2022 pada Presiden, BPK Berikan Masukan Tata kelola dan Keuangan Negara Agar Lebih Baik

Ketua BPK RI Isma Yatun didampingi para Anggota saat menyerahkan IHPS I Tahun 2022 pada Presiden Joko Widodo yang diserahkan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (1/11/2022).

JAKARTA, LARAS POST - Terkait hasil pemeriksaaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap  kementerian, lembaga, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Ketua BPK Isma Yatun melaporkan langsung pada Presiden Joko Wododo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (1/11/2022).

Laporan BPK yang dikemas dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 itu merupakan masukan kepada pemerintah sebagai alternatif pengambilan kebijakan agar melakukan perbaikan-perbaikan terhadap tata kelola dan keuangan negara

“Kami sampaikan tadi terkait beberapa masukan-masukan dan pandangan-pandangan dari kami, rekomendasi dari kami terhadap hasil pemeriksaan di kementerian, lembaga, BUMN. Masukan kepada pemerintah sebagai alternatif pengambilan kebijakan dan juga perbaikan-perbaikan terhadap tata kelola dan keuangan negara,” ucap Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana saat memberikan keterangan pada wartawan usai pertemuan tersebut.

Selanjutnya, Nyoman menjelaskan bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut tidak hanya untuk satu kementerian tetapi juga disampaikan kepada seluruh kementerian/lembaga melalui Kementerian Keuangan.

“Secara umum perbaikan-perbaikan yang dilakukan ini nanti akan ditindaklanjuti oleh Menteri Keuangan selaku koordinator akan menyampaikan surat dari Presiden kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk menindaklanjuti apa temuan-temuan dan perbaikan-perbaikan dari kami,” jelasnya.

Lebih lanjut, Nyoman menuturkan bahwa rekomendasi temuan BPK tersebut meliputi berbagai bidang menyangkut kementerian serta lembaga secara menyeluruh.

 Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana bersama Ketua BPK ketika memberikan keterangan pada wartawan usai pertemuan dengan Presiden.

“Temuan-temuan perbaikannya terkait bidang pengendalian internal ada juga bidang terkait dengan pemenuhan ketentuan peraturan perundangan. Jadi kami ini kan umum, IHPS ini tidak menyangkut satu dua kementerian, tapi kementerian dan lembaga secara menyeluruh,” tutur Nyoman.

Turut hadir dalam acara tersebut yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua BPK Isma Yatun, dan sejumlah anggota BPK. (her, sg)