KPK Sambut KPU wujudkan Pemilu Jujur

Jakarta, Laras Post - Komisi pemberantasan korupsi (KPK) menerima Ketua Komisi pemilihan umum (KPU) Arif Budiman yang disambut Pimpinan KPK Saut Situmorang dan Deputi Bidang Pencegahan dan Direktur PP LHKPN Pahala Nainggolan di kantor KPK Rasuna said Kuningan, Jakarta, Senin (8/4).

Arif Budiman  tiba di gedung KPK bersama tiga komisioner lainnya, yakni Pramono Unaid Tanthowi, Ilham Saputera dan Evi Novida Ginting.

Pertemuan KPU di gedung KPK membicarakan lebih lanjut kerja sama yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas. Salah satunya dukungan KPK melalui pelaksanaan tugas pencegahan korupsi, yaitu pelaporan LHKPN di sektor legislatif. merupakan rangkaian dari program politik berintegritas KPK dan perwujudan slogan " Pilih yang Jujur. "

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam waktu dekat akan bersama-sama mengumumkan nama-nama anggota DPR, DPRD, dan DPD yang telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Total nama yang akan diumumkan adalah sekitar 18.353 orang penyelenggara negara. Diharapkan informasi ini dapat membantu masyarakat untuk memilih pada 17 April 2019

Tingkat kepatuhan pejabat dalam melaporkan harta kekayaannya menjadi isu transparansi krusial yang dibahas KPK bersama KPU agar tingkat kepatuhan penyetoran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) lebih meningkat. Pelaporan  LHKPN calon anggota legislatif atau anggota legislatif DPR-RI, DPRD, DPD terpilih wajib dilakukan untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas. Salah satunya dukungan KPK melalui pelaksanaan tugas pencegahan korupsi bersama menjaga proses Pemilu 2019 agar lebih berpeluang menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berintegritras dapat di ketahui oleh rakyat Indonesia di daerah maupun di pusat kota.

KPU dan KPK mengimbau bagi para caleg DPR-RI, DPRD, DPD meskipun belum dinyatakan terpilih--boleh melaporkan LHKPN mulai dari sekarang. Hal itu merupakan salah satu instrumen yang menunjukkan transparansi seorang penyelenggara negara.(rh)