Sensus Data Pertanahan Dukung Kebijakan Satu Peta
 |
| Pemkot Tangsel membuat kesepakatan untuk melaksanakan sensus data pertahanan |
Program sensus pertanahan yang dimaksudkan guna mendukung Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) itu, pada tahap pertama akan dilakukan di tujuh Kelurahan yakni Ciputat, Cipayung, Serua, Jombang, Sawah Lama, Sawah Baru, dan Serua Indah, dengan target selesai pada tahun 2018.
Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengatakan, sensus pertanahan dilakukan untuk mendapatkan bank data pertanahan secara lengkap, mulai dari pemilikan, penggunaan, penguasaan, pemanfaatan, pajak dan perizinan bidang tanah.
“Kita melakukan ini secara proaktif tanpa adanya permohonan dan ini merupakan salah satu cara untuk mencegah konflik lahan,” ujarnya usai acara peluncuran, pada Rabu (20/4/2016) di Gedung Universitas Terbuka, Tangsel.
Disebutkan, sensus data pertanahan akan dilakukan oleh tim yang terdiri dari petugas BPN, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPP-KAD), petugas Kecamatan dan Kelurahan serta pemuda Karang Taruna setempat.
Lebih lanjut Ferry menyatakan, dengan adanya data pertanahan diharapkan potensi sengketa tumpang tindih kepemilikan lahan bisa berkurang. Masyarakat tidak bisa lagi mengaku lahan yang bukan miliknya. “Dengan begini sengketa bisa berhenti sendiri. Tidak bisa lagi mengaku-aku,” tegasnya.
Hasil sensus, kata Ferry, akan dipaparkan data dengan skala 1:1000 untuk digunakan bersama antara Kantah Tangsel dan Pemkot Tangsel, salah satunya untuk memantau hak atas tanah dan perizinan yang telah diberikan, sekaligus menciptakan layanan terpadu untuk dunia usaha dan masyarakat.
Kerjasama dalam program sensus tanah ini, kata Ferry, hendaknya juga dilakukan oleh pemerintah daerah lainnya, sehingga penggunaan satu peta akan dapat dipercepat.(her)
Post a Comment